Ramadan, Muhammad (2023) Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 Menurut Perspektif Fiqh Siyȃsah di Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN.pdf Download (165kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (68kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (283kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (86kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (284kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (132kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (143kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelanggaran baik pada tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, dan pasca pungut hitung pada pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti peran Bawaslu Kota Banjarmasin dalam menangani pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Banjarmasin(2)Untuk mengetahui Peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 menurut perspektif Fiqh Siyȃsah di Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara secara langsung dengan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, sebagai informan terkait dengan wawancara saya. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diproses dengan data, editing data, interpretasi data dan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bawaslu Kota Banjarmasin dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran Administrasi dan Pidana pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kota banjarmasin, telah dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana pada pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin melakukan pencegahan dan pengawasan. Kemudian, untuk menindaklanjuti masalah tersebut dengan melakukan sidang dan mediasi. Apabila tahap mediasi belum selesai, maka dilakukan sidang ajudikasi. Dalam pandangan Fiqh Siyȃsah, keberadaan Bawaslu merupakan bentuk dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar atau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, Fiqh Siyȃsah dapat membantu menetapkan kerangka hukum-hukum, mempertimbangkan prinsip keadilan, dan memperhatikan aspek-aspek sanksi kepada pelanggar.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform |
Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
Date Deposited: | 20 Nov 2023 03:38 |
Last Modified: | 20 Nov 2023 03:38 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25351 |
Actions (login required)
View Item |