EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Andriani, Rina (2024) Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN.pdf

Download (256kB)
[img] Text
AWAL (1).pdf

Download (2MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (187kB)
[img] Text
BAB I (1).pdf

Download (608kB)
[img] Text
BAB II (1).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (860kB)
[img] Text
BAB III (1).pdf

Download (319kB)
[img] Text
BAB IV (1).pdf

Download (577kB)
[img] Text
BAB V (1).pdf

Download (196kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA (1).pdf

Download (419kB)
[img] Text
LAMPIRAN (1).pdf

Download (21MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 10 Juni 2020 yang banyak mendapat respon dikalangan masyarakat terutama terkait perubahan dan penghapusan Pasal mengenai pemberian izin usaha pertambangan yang dianggap merugikan masyarakat dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat padahal dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945 sudah disebutkan bahwa sumber daya alam serta kekayaan alam yang terdapat di Indonesia digunakan untuk sebesar�besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bersifat deskriftif dan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Peneliti memperoleh data melalui studi kepustakaan (library research) yang kemudian diolah melalui tahap sistematis dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pertama, latar belakang diperbaruinya Undang�Undang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah hilirisasi, dilakukan perubahan guna menjawab persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh Undang-Undang sebelumnya, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga sebagai upaya untuk menjalankan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang�Undang Nomor 4 Tahun 2009, mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan memenuhi kebutuhan hukum yang tidak bisa dikontrol oleh Undang-Undang Nomo 4 Tahun 2009. Kedua, bahwa kewenangan izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah kewenangan pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah hanya memiliki wewenang berupa pendelegasian yang diberikan oleh pemerintah dan terbatas hanya pada pemerintah daerah provinsi saja berupa kewenangan terkait izin komoditas pertambangan batuan dan non logam. Konteks pertambangan sangat berkaitan dengan lingkungan, dalam Islam sendiri diatur mengenai fiqh Al-Biah (fikih lingkungan) yang berkaitan pula dengan maqasid syariah (tujuan hukum Islam) yaitu hifzu ad-din, hifzu al-nafs, hifzu al-nasl dan hifzu al-mal.

Item Type: Skripsi
Uncontrolled Keywords: Undang-Undang, Pertambangan, Perizinan
Subjects: L Education > L Education (General)
Depositing User: Dr Ahdie Anwary
Date Deposited: 23 Jan 2024 06:18
Last Modified: 23 Jan 2024 07:29
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25916

Actions (login required)

View Item View Item