Roihan, Muhammad Rakha’ (2024) Peranan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap Pencegahan Politik Uang. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (78kB)
	Text AWAL.pdf Download (538kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (109kB)
	Text BAB I.pdf Download (221kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text BAB III.pdf Download (142kB)
	Text BAB IV-2.pdf Download (365kB)
	Text BAB V.pdf Download (34kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (170kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan bertolak dari masih adanya pelanggaran politik uang di daerah Kabupaten Banjar. Bawaslu Kabupaten Banjar sebagai pengawas pemilu memiliki tugas sebagaimana yang disebutkan Pasal 101 Undang�undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan praktik politik uang di Kabupaten Banjar. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana kendala yang dialami Bawaslu Kabupaten Banjar dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran politik uang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis Penelitian hukum empiris atau sosiologis (socio-legal research), dan pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologi hukum. Subjek dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Banjar, sementara objek dalam penelitian ini adalah peranan dan kendala Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang di Kabupaten Banjar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian data dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menerangkan peranan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang yakni melakukan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Banjar, mensosialisasikan penolakan politik uang melalui media sosial, memiliki tim pengawas disetiap kecamatan dan desa, memberikan himbauan-himbauan baik itu berbentuk surat maupun baliho-baliho terhadap penolakan politik uang dan memberikan himbauan kepada partai politik dan para calon terkait larangan politik uang beserta sanksinya, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pencegahan dan penindakan politik uang. Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banjar dalam melakukan pencegahan politik uang yakni kendala internal mencakup luasnya wilayah pengawasan dan aturan mengenai waktu dalam politik uang yang masih longgar. Kendala eksternal mencakup seringnya politik uang yang dilakukan para calon, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan politik uang, dan sulitnya pembuktian dalam pelanggaran politik uang

Actions (login required)

View Item