Aktivitas muamalah sehari-hari mencakup berbagai produk, dan bagi umat
Muslim, memastikan kehalalan produk adalah kewajiban. Indonesia, dengan
populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pasar halal, namun
tantangan regulasi dan rendahnya kesadaran pelaku usaha menjadi hambatan.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan
pembentukan BPJPH adalah langkah penting untuk memberikan jaminan halal di
Indonesia. Mekanisme self-declare sertifikasi halal menawarkan solusi terjangkau
bagi UMK di Samarinda, mempermudah akses sertifikasi tanpa beban biaya,
sehingga meningkatkan daya saing produk.
Sertifikasi halal reguler dan self-declare memiliki perbedaan yakni,
sertifikasi halal reguler memerlukan tahapan lebih panjang, audit oleh LPH, dan
sidang fatwa oleh Komisi Fatwa MUI, yang memakan biaya dan waktu lebih
banyak. Sebaliknya, sertifikasi halal self-declare dirancang untuk UMK dengan
proses yang lebih singkat dan tanpa biaya. Dalam self-declare, pelaku usaha dibantu
Pendamping untuk mengajukan pernyataan halal, dan Komite Fatwa Produk Halal
menetapkan kehalalan, sehingga prosesnya lebih cepat dan terjangkau.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif deduktif dan empiris
induktif untuk menganalisis penerapan jalur self-declare sertifikat halal di
Samarinda. Pendekatan normatif deduktif berfokus pada kajian terhadap regulasi
dan kebijakan yang mengatur sertifikasi halal melalui jalur self-declare, dengan
menelusuri dokumen resmi, literatur, serta peraturan pemerintah yang terkait.
Analisis ini membantu memahami dasar hukum dan kebijakan yang menjadi
landasan pelaksanaan program self-declare di Samarinda. Sementara itu,
pendekatan empiris induktif melibatkan pengumpulan data lapangan melalui
wawancara, observasi, dan diskusi dengan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK),
pemerintah, serta lembaga sertifikasi halal. Data lapangan ini memberikan
gambaran yang lebih nyata mengenai tantangan dan pengalaman yang dihadapi
oleh pelaku UMK dalam implementasi jalur self-declare. Dengan pendekatan ini,
penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang efektivitas dan dampak penerapan program jalur self-declare di Samarinda.Hasil temuan penelitian ini; (1) Penerapan jalur self-declare di Samarinda
menjadi solusi inovatif bagi UMK untuk meraih sertifikat halal dengan mudah dan
terjangkau. (2) Dukungan pemerintah melalui sosialisasi dan standar yang jelas
mendorong pertumbuhan industri halal di Samarinda. (3) Jalur self-declare tidak
hanya memberikan kepastian kepada konsumen Muslim terkait kehalalan produk,
tetapi juga meningkatkan daya saing UMK di pasar. Adopsi jalur self-declare
diharapkan mampu menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk
halal yang dihasilkan oleh UMK di Kota Samarinda.