Sa’aduddin, Muhammad (2025) Upaya KPU Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin pada Pemilu Tahun 2024. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (246kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (283kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (107kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (425kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (46kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (149kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (4MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak politik warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya bagi mereka yang karena alasan tertentu tidak dapat memilih di tempat asli sesuai dengan domisilinya. Dalam konteks ini, KPU Kota Banjarmasin memiliki peran strategis dalam mengakomodasi pemilih yang perlu melakukan pindah memilih melalui skema Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Kota Banjarmasin sebagai pusat aktivitas pendidikan dan ekonomi di Kalimantan Selatan memiliki jumlah pemilih pindahan yang cukup signifikan. Permasalahan seperti kurangnya informasi, kesadaran politik yang rendah, dan keterbatasan waktu menjadi hambatan dalam proses pemenuhan hak ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya serta kendala yang dihadapi KPU Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan DPTb pada Pemilu Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan memakai metode hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan anggota KPU Kota Banjarmasin dan pemilih DPTb, serta dokumentasi dari berbagai sumber relevan. Penelitian dilakukan di Kota Banjarmasin sebagai lokasi yang memiliki tingkat dinamika kepemiluan tinggi. Teknik analisa yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk mengungkapkan bagaimana proses pemenuhan hak DPTb berlangsung dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan KPU Kota Banjarmasin telah melakukan upaya semaksimal mungkin, seperti sosialisasi melalui media sosial, surat edaran ke instansi, serta pembekalan teknis kepada petugas penyelenggara di tingkat bawah. Namun, masih ditemukan kendala signifikan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pindah memilih, waktu pengurusan yang sempit, serta gangguan sistem saat mendekati hari penutupan layanan DPTb. Meskipun demikian, pelayanan DPTb secara umum berjalan lancar dan berhasil menjangkau pemilih tambahan yang tersebar di berbagai TPS, sehingga menunjukkan komitmen KPU dalam menjamin hak pilih warga negara.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 27 May 2025 06:57 |
Last Modified: | 27 May 2025 06:57 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28901 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |