Biaya pendidikan menjadi topik menarik untuk
dikaji lebih mendalam karena topik itu berhubungan
dengan kualitas pendidikan. Riset-riset tentang biaya
pendidikan menunjukkan bahwa ada hubungan yang
signifikan antara jumlah biaya dengan prestasi siswa.
Beberapa hasil penelitian berikutnya sejalan teori
tersebut. Peningkatan pengeluaran biaya
berhubungan signifikan dengan meningkatnya
prestasi. (Greenwald, R., Hedges, L., & Laine, R,
1996). Wenglinsky (1997) menegaskan bahwa
terdapat hubungan yang sangat kuat antara uang dan
prestasi. Misalnya, setiap USD 1 per siswa yang
digunakan untuk pembelajaran berhubungan dengan
meningkatnya 1 poin nilai mata pelajaran
matematika. Penelitian Molly (2011 : 357) yang di
lakukan di Vermont menyimpulkan bahwa
peningkatan pengeluaran biaya berdampak pada hasil
kelulusan tes matematika. Menurutnya, 10%
peningkatan pengeluaran uang akan meningkatkan
nilai kelulusan matematika sekitar 2 sampai 6 poin.
Dia mengakui bahwa peningkatan hasil juga terjadi
pada mata pelajaran lain tetapi peningkatan paling
besar ditemukan pada pelajaran matematika.
Riset lain yang dilakukan Robert C. Dolan dan
Robert M. Schmidt menyimpulkan bahwa expenditure
2
effects on achievement may be stronger at the primary
school level. (Dolan & Schmidt, 2002) Akan tetapi,
pengeluaran sekolah tersebut menyangkut untuk apa
alokasi pengeluaran tersebut, bukan berapa
pengeluaran seluruhnya. Levavic (2007 : 396)
menjelaskan bahwa biaya merupakan salah satu
komponen yang menentukan out put lulusan sekolah.
Dia menjelaskan bahwa out put lulusan sekolah
ditentukan oleh kombinasi dan interaksi beberapa
faktor yaitu kontekstual, input, dan variabel proses.
Menurutnya, faktor kontekstual (misalnya tipe
sekolah, kepemerintahan, masyarakat lokal, dan
komposisi sosial) tidak secara langsung dibawah
kontrol sekolah. Input, dalam versi Levavic ini,
dibagi menjadi input siswa dan input sumber daya.
Input siswa, tulis Levavic, lebih terkait dengan
karakteristik siswa yang mempengaruhi hasil
belajarnya seperti umur, etnis, gender, dan latar
belakang keluarga.
Penelitian-penelitian itu memberitahukan
bahwa biaya pendidikan sangat berperan penting
dalam keberhasilan proses pendidikan. Sumber biaya
tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga
menjadi tanggug jawab pihak lain: keluarga dan
masyarakat. Dalam konteksnya dengan biaya yang
bersumber dari keluarga tersebut, ada temuan menarik
yang diungkapkan Noor (2013) tentang biaya
pendidikan di IAIN Antasari. Riset itu menemukan
bahwa mayoritas mahasiswa baru angkatan 2013
beranggapan biaya pendidikan di IAIN Antasari lebih
murah dari perguruan tinggi lain dan sesuai dengan
3
kemampuan mereka. Temuan itu menunjukkan bahwa
mahasiswa IAIN Antasari memiliki kemampuan
membayar SPP maksimal Rp. 600.000,- per semester.
Dengan kata lain, mereka tidak mampu membayar
SPP yang lebih besar karena penghasilan orang tua
mereka terbatas.
Dalam konteks pemasaran jasa lembaga
pendidikan, temuan itu memberi petunjuk bahwa
segmen pelanggan IAIN Antasari adalah masyarakat
menengah ke bawah secara ekonomi. Dari sisi citra,
segmentasi itu membuat citra lembaga pendidikan
sebagai tempat orang-orang tidak mampu secara
ekonomi. Lebih jauh, dalam pandangan masyarakat
yang semakin maju, harga yang tinggi dianggap
cermin kualitas. Pandangan itulah yang digunakan
sebagai alasan produsen produk untuk meninggikan
harga (skimming price).
Temuan itu menjadi lebih menarik jika
dibandingkan dengan temuan survey online (Juhaidi,
2013) terhadap mahasiswa IAIN Antasari angkatan
2013 pada rentang waktu Oktober-November 2013.
Survey itu memberitahukan bahwa 70% mahasiswa
baru yang duduk pada semester satu telah memiliki
laptop. Temuan itu cukup mengejutkan karena
perangkat laptop bukan barang yang murah bagi
mereka yang menganggap SPP Rp. 600.000,-
/semester sesuai dengan kemampuan ekonomi
mereka. Jika melihat hasil penelitian Noor, dkk.
(2013) semestinya mahasiswa yang memiliki laptop
tidak sebanyak survey Juhaidi (2013).
4
Hasil temuan survey itu dapat didukung dengan
catatan pengamatan berikut
Pada awal tahun akademik 2010, seorang
mahasiswa baru dari kampung menemui saya. Dia
bercerita tentang kemampuan ekonomi yang
terbatas. Dia harus meminjam uang untuk bayar
SPP dan tinggal di asrama untuk mengurangi
pengeluaran biaya untuk pendidikan. Akan tetapi,
belakangan dia sering terlihat memakai sepeda
motor Supra yang berwarna sama di kampus dan
laptop.
Hasil pengamatan pada mahasiswa yang lain
sebagai berikut
Sebelum masa pendaftaran ulang mahasiswa baru
2013, seorang ibu dan puterinya bercerita tentang
penghasilan keluarganya yang kecil. Nafkah
keluarga hanya ditanggung oleh dirinya sendiri,
sementara suaminya telah meninggalkannya.
Padahal dia memiliki satu orang anak lagi yang
masih sekolah di tingkat SMP, selain yang kuliah
di IAIN Antasari. Satu-satunya harapan agar dapat
kuliah adalah beasiswa. Dia mengatakan apabila
tidak mendapat beasiswa, kemungkinan besar,
anaknya batal kuliah di IAIN Antasari. Setelah
kuliah berlangsung beberapa bulan, dia tampak
membawa gadget yang mirip BB, tab, dan
handphone. Selain itu, beberapa kali dia terlihat
memakai sepeda motor matic Beat warna hitam.
5
Hal tersebut paling tidak memberikan
gambaran faktual tentang bagaimana keadaan
mahasiswa yang mengaku tidak mampu membayar
kuliah tersebut. Dengan kata lain, keluarga tersebut
secara ekonomi mampu membiayai kuliah
(membayar SPP) yang tercermin dari kemampuan
ekonomi ketika membayar biaya lain yang tidak
berhubungan langsung dengan proses pendidikan
(biaya tidak langsung). Hal itu menarik karena biaya
tidak langsung tersebut jauh lebih besar dari biaya
langsung (membayar SPP). Akan tetapi, pada sisi
lain, mahasiswa yang benar-benar tidak mampu juga
terlihat. “Saya pernah berbincang dengan seorang
mahasiswa yang harus membantu di kantin untuk
biaya hidup sehari-hari. Ada juga yang setiap hari
memakai baju yang sama, sangat sulit mencari dia
karena tidak memiliki handphone”, tutur seorang
tenaga administrasi. Mahasiswa-mahasiswa yang
tidak mampu seperti itu kemudian mendapat beasiswa
dan dari beasiswa itulah mereka bisa membeli laptop
dan keperluan kuliah lain.
Terlepas dari hal tersebut, bagi keluarga yang
tinggal di desa, opportunity cost (biaya kesempatan)
yang hilang akibat meninggalkan desa untuk
melanjutkan pendidikan sangat menjadi faktor yang
harus dipertimbangkan. Penghasilan dengan bekerja
di desa, misalnya menyadap karet, hilang (earning
forgone) karena harus kuliah di Banjarmasin menjadi
hal tidak bisa diabaikan begitu saja oleh masyarakat
desa. Perhitungan pendapatan yang hilang akibat
anak mereka kuliah di Banjarmasin juga menjadi satu
6
hal yang mendorong anggapan bahwa kuliah jauh dari
kampung memerlukan biaya tinggi.
Dengan kata lain, keluarga lebih cenderung
tidak mampu membayar biaya langsung pendidikan
daripada membayar biaya tidak langsung. Keluarga
akan merasa tidak mampu keberatan membayar biaya
langsung yang berhubungan dengan proses
pendidikan, dalam hal ini SPP, dalam jumlah tertentu
tetapi pada saat yang sama keluarga akan mampu
membayar jumlah yang sama jika untuk membayar
biaya tak langsung misalnya, membeli Hp, laptop,
pulsa, dan sepeda motor. Hal itu, paling tidak muncul
dugaan, biaya langsung pendidikan dianggap
masyarakat harus menjadi tanggung jawab
pemerintah. Dengan demikian, keluarga dapat
mengeluarkan biaya tidak langsung yang lebih besar
misalnya, membeli sepeda motor, gadget, dan pulsa
serta biaya tak langsung lain.
Itu sejalan dengan temuan riset Asian
Development Bank (Clark et.all, 1998 : 42) yang
menunjukkan bahwa kontribusi keluarga dalam hal
biaya biaya pendidikan berada pada kisaran 3 sampai
17%. Pada tingkat SD, kontribusi keluarga 3% dari
biaya pendidikan, SMP 12%, SMA 17% dan SMK
15%. Pada kurun waktu 2001 – 2007, Jepang,
Republik Korea, Philippina, Indonesia, Brazil, dan
beberapa negara di Amerika Latin menerapkan
kebijakan yang menggeser biaya ke orang tua dan
siswa.
OECD (2012) juga melihat kecenderungan
meningkatkan biaya pendidikan di tingkat universitas
7
dari tahun 2000 sampai 2009. Biaya yang dikeluarkan
orang tua meningkat dari 22,9% menjadi 30% pada
pendidikan tinggi sedangkan pada tingkat pendidikan
dibawahnya meningkat dari 7,1% menjadi 8,8%.
Menurut publikasi tersebut, pengeluaran pemerintah
tidak berkurang untuk pendidikan, tetapi pengeluaran
orang tua dan pemerintah semakin besar sama-sama
meningkat dengan pertumbuhan yang berbeda.
Meskipun demikian, semakin besarnya pengeluaran
keluarga untuk pendidikan tinggi tersebut tidak
berhubungan dengan terbatasnya atau turunnya
kesempatan keluarga kurang mampu untuk memasuki
perguruan tinggi.
Riset yang dilakukan Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) di
negara-negara maju (AS, Inggris, Korea Selatan
Finlandia dan lain-lain) tersebut memberikan
gambaran bahwa peran keluarga serta perusahaan
cenderung semakin besar dalam pendidikan tinggi
tanpa mengurangi peran pemerintah. Dengan kata
lain, dukungan untuk pendidikan tinggi diberikan
masyarakat (keluarga dan perusahaan) serta
pemerintah secara bersama. Kecenderungan itu
berbeda dengan pembiayaan pendidikan di Indonesia
yang peran masyarakat akan berkurang jika
pemerintah memberikan dukungan yang lebih besar
untuk pendidikan. Hal itu tergambar dari tag line
“pendidikan gratis” yang mengurangi peran keluarga
dan juga perusahaan untuk pendidikan karena
semuanya sudah ditanggung pemerintah.