Istiqomah, Nurul (2026) Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Masingai Kecamatan Upau). Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (145kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (143kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (364kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (223kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (428kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (198kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (204kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (2MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan dalam pelaksanaan hak anak pasca perceraian, khususnya mengenai hak pengasuhan (hadhanah), hak nafkah, dan upaya mantan istri untuk memperoleh hak anak. Meskipun perceraian mengakhiri hubungan suami istri, kedua orang tua tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak anak pasca perceraian serta upaya mantan istri dalam memperoleh hak anak di Desa Masingai, Kecamatan Upau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari lima pasangan mantan suami istri yang bercerai, baik melalui Pengadilan Agama maupun di luar pengadilan dan pihak keluarga yang mengetahui permasalahan yang digali dalam penelitian, untuk menjawab rumusan masalah. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak anak pasca perceraian belum terlaksana secara maksimal. Hak hadhanah sebagian besar pada kasus 1, 2, 4, dan 5 telah terlaksana karena anak diasuh oleh ibu kandung, sedangkan pada kasus 3 anak tinggal bersama nenek dari pihak ayah atas keinginannya sendiri. Sementara itu, pelaksanaan hak nafkah belum maksimal karena sebagian besar yaitu pada kasus 1, 2, 3, dan 5 ayah hanya memberikan nafkah dalam jumlah dan waktu yang tidak menentu. Bahkan terdapat satu kasus yaitu kasus 4 ayah sama sekali tidak memberikan nafkah. Akibatnya, kebutuhan anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu dengan bantuan keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pada kasus 1, 2, 3 mantan istri tidak melakukan upaya untuk menuntut hak nafkah anak, baik melalui jalur kekeluargaan maupun litigasi. Sedangkan mantan istri pada kasus 4 dan 5 mantan istri hanya melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan, tetapi tidak ada tanggapan dari mantan suami. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan hak anak masih lebih banyak bergantung pada kesadaran ayah dari pada pelaksanaan kewajiban hukum.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 28 Jul 2026 07:49 |
| Last Modified: | 28 Jul 2026 07:49 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/32037 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




