Maulidah, Siti (2019) Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (277kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (110kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (919kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (718kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (637kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (323kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (608kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (190kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (408kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (255kB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang RI No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan harapan baru bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan sebagai penyelenggara Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Selatan yang di atur oleh undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Peranaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin. (2). Kendala dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara terhadap orang yang berperan penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih belum maksimal sepenuhnya, disebabkan oleh terbatasnya APBN dan sedikitnya OBH yang hanya terletak di Ibu Kota Provensi.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Siti Maulidah |
Date Deposited: | 08 Aug 2019 03:14 |
Last Modified: | 08 Aug 2019 03:14 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/12662 |
Actions (login required)
View Item |