Fahrizal, Muhammad (2019) Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam Mencegah Maladministrasi di Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (397kB)
	Text AWAL.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text BAB I.pdf Download (220kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Download (125kB)
	Text BAB IV.pdf Download (203kB)
	Text BAB V.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (123kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (254kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Ombudsman banyak menerima pengaduan masyarakat tentang permasalahan pelayanan publik yang kurang memuaskan, berbelit-belit dan seringnya disertai dengan maladministrasi, hal ini diduga menandakan bahwa kinerja pelayanan publik di wilayah kerja Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan tidak memuaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dan upaya mencegah terjadinya maladministrasi di Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meniliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Jalan LetJent. S. Parman No.57 Banjarmasin. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing dan deskripsi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori. Penelitian ini menghasilkan temuan yang pertama, Peran dan fungsi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, secara keseluruhan memang berjalan sesuai Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Tetapi masih ada beberapa yang kurang seperti masihnya laporan di tahun 2018 yang masih belum diselesaikan. Bahkan di tahun 2019 masih meninggalkan laporan yang belum diselesaikan berjumlah 20 kasus yang masih proses. Selain itu kuantitas dari program Ombudsman masih sedikit yang dilaksanakan selama setahun di karenakan dana yang kurang. Upaya yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam mencegah maladministrasi di Kota Banjarmasin sudah baik seperti melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, menjalankan program Ombudsman Seven O (Ombudsman go to school, campus, mawarung, on the road, on the river, bersama di fabel dan on the spot) di masyarakat, dan melakukan survei kepatuhan pelayanan publik, tetapi masih belum maksimal pelaksanaanya dikarenakan dana yang kurang memadai tetapi memiliki program yang banyak. Sehingga sedikit jumlah program yang dijalankan selama setahun.

Actions (login required)

View Item