Anshori, Muhammad (2020) Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi Pada Bidang Kepegawaian. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (341kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (108kB)
	Text BAB I.pdf Download (674kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	Text BAB III.pdf Download (198kB)
	Text BAB IV.pdf Download (678kB)
	Text BAB V.pdf Download (439kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (430kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (186kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari meningkatnya laporan yang masuk di Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mengenai aksi maladministrasi pada bidang kepegawaian. Mengenai hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti bagaimana peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam upaya pencegahan maladministrasi pada bidang kepegawaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam upaya pencegahan maladministrasi pada bidang kepegawaian di Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (the reseacrh goes to into the field), data penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing dan deskripsi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori. Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam upaya pencegahan maladministrasi pada bidang kepegawaian sudah sesuai dengan Undang-Undang RI No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan Peraturan Ombudsman yang berlaku. Peran Ombudsman dalam upaya pencegahan maladministrasi pada bidang kepegawaian diantaranya melakukan sosialisasi, kerja sama dan berkoordinasi dengan instansi pelayanan publik, melakukan program pencegahan, pengawasan, investigasi sistemik, menyampaikan saran tindakan korektif, dan evaluasi. Namun, pelaksanaanya belum maksimal sepenuhnya, hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yang dihadapi Ombudsman seperti anggaran yang kurang membuat kegiatan Ombudsman terganggu, SDM Ombudsman kurang menguasai secara menyeluruh masalah dan peraturan pada bidang kepegawaian dan berdampak kepada sosialisasi yang diberikan kurang menyentuh permasalahan kepegawaian sehingga banyak instansi penyelenggara pelayanan publik atau kepala daerahnya yang masih menganggap bahwa masalah yang terjadi pada bidang kepegawaian seperti pemberhentian pegawai secara sepihak ataupun penyimpangan prosedur proses pelayanan kepegawaian merupakan kewenangannya yang tidak dapat dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Actions (login required)

View Item