Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah membawa perubahan besar terhadap pengelolaan zakat secara nasional, undang-undang tersebut memberikan kewenangan secara penuh kepada BAZNAS untuk menjadi sentral pengelolaan zakat dan menjadikan pengelolaan zakat sangat sentralistik. Tentu praktik ini mengalami dampak signifikan terhadap tata kelola zakat di Indonesia, yang dulunya masih membuka peluang kepada lembaga amil zakat berdikari dalam mengelola zakat namun sekarang semua diorganisir dan dimonopoli oleh BAZNAS sebagai regulator dibawah legitimasi undang-undang pengelolaan zakat. Terlepas dari itu semua perlu diketahui apa sesungguhnya urgensi kewenangan itu diserahkan kepada satu lembaga saja, sejauhmana subtansinya sudah sesuaikah dengan tuntunan syariah.
Berangkat dari penjelasan di atas maka tujuan penulisan tesis ini Untuk mengetahui bagaimana maqasid al-syariah memandang kewenangan pengelolaan zakat sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
Penulisan ini adalah penulisan pustaka (library reseach) dengan pendekatan hukum normatif yang pada dasarnya menggali kesimpulan hukum dari sebuah kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis sumber hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder maupun sumber hukum tersier. kemudian menjelaskan dengan anilisis normatif mengenai kewenangan pengelolaan zakat Persfektif maqasid al-syariah. Hasil penulisan menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan zakat Persfektif maqasid al-syariah dapat dilihat dari sudut maqasid al-ashliyah dan maqasid tabaiyyah. Maqasid al-ashliyah-nya adalah kewenangan pengelolaan zakat yang yang sentrralistik merupakan upaya wajib pemerintah yang harus hadir dalam membantu pemenuhan kewajiban umat Islam dalam menjalankan agamanya yaitu menunaikan zakat melalui BAZNAS, kemudian maqasid tabaiyyah yaitu tujuan kewenangan pengelolaan zakat yang sentralistik diharapkan mampu berkontribusi secara aktif dan terorganisir dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya bahwa kewenangan pengelolaan zakat dalam Persfektif maqasid al-syariah sudah memenuhi 3 tingkatan tujuan maqasid al-syariah itu sendiri yaitu tujuan dahruriyyah, hajiyah dan tahsinat.