Lia, Kintan April (2021) MPLEMENTASI SEMA NO. 3 TAHUN 2018 MENGENAI KEWAJIBAN SUAMI AKIBAT CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN CERAI GUGAT TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI). Skripsi, Fakultas Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (82kB)
	Text AWAL.pdf Download (908kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (307kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text BAB III.pdf Download (527kB)
	Text BAB IV.pdf Download (112kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (229kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (9MB)

ABSTRAK

Kewajiban suami pasca perceraian dapat dituntut nafkah „iddah dan mut‟ah bahkan dalam perkara putusan cerai gugat. Pengadilan Agama Pelaihari memiliki beberapa putusan yang menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018, mengabulkan nafkah „iddah dan mut‟ah walaupun tidak diminta. Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal yakni: 1) Bagaimana putusan hakim yang memberi nafkah „iddah dan mut‟ah dalam kasus cerai gugat; 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pelaihari. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan meneliti dokumen hukum dari lima putusan Pengadilan Agama Pelaihari. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analitis (analytical approach), dengan menganalisis dan mencari makna hukum yang terkandung dalam perundang-undangan dengan begitu penulis memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan mencari variable melalui dokumen terkait dengan lima putusan Pengadilan Agama Pelaihari. Simpulan dari penelitian ini bahwa lima putusan hakim yang memberikan nafkah „iddah dan mut‟ah mengabulkan apa yang sebenarnya tidak diminta oleh penggugat. Dan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pelaihari telah terimplementasi dengan baik, meskipun disandingkan dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item