Penelitian ini dilatarbelakangi dari pelayanan eksekusi putusan oleh
Pengadilan, laporan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan
Kalimantan Selatan sebagai pengawas pelayanan publik. Dalam tiga tahun terakhir
2018 sampai 2020 ini Ombudsman Kalimantan Selatan banyak menerima keluhan
atau aduan dalam hal persoalan eksekusi putusan Pengadilan, baik dikarenakan
penundaan berlarut maupun persoalan penafsiran dalam pelaksanaan serta prosedur
yang dinilai belum jelas. Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan
Noorhalis Majid (Periode 2010-2021) mengatakan, diundangnya ahli dari Hakim
Pengadilan sebagai bukti keseriusan Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan
menyangkut masalah yang sedang ditangani.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, data penelitian yang
digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan
mengurai, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan berkaitan
dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses
editing, deskripsi dan matrik. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan
analisis deskriptif kualitatif mengacu pada landasan teori. Penelitian ini
dilaksanakan di kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan
Selatan.
Hasil yang diperoleh adalah Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan
Selatan dalam Pelayanan Eksekusi Putusan Pengadilan sudah sesuai dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia yang berlaku. Tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan dan
penyelesaian laporan, yaitu: laporan dari masyarakat, verifikasi laporan,
pemeriksaan dokumen, mediasi, tindak lanjut, hasil laporan akhir, penutupan
laporan dan tindakan pencegahan. Namun pelaksanaannya belum maksimal, hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: kendala seperti anggaran yang kurang
sehingga kegiatan Ombudsman terhambat, SDM Ombudsman RI Perwakilan
Kalimantan Selatan yang kurang menguasai secara menyeluruh masalah dan
peraturan berkenaan dengan eksekusi putusan Pengadilan, mengingat tingkatan
laporan yang sulit dan sensitif. Maka penelitian ini menyajikan batasan kewenangan
dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan sehingga masuk dalam laporan
Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.