system,hukum tata negara.
Penelitian ini bertolak dari sistem peradilan pidana Anak yang dijalankan hingga saat ini
berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, problem yang nyata kita hadapi saat
ini yaitu dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa
walaupun ada beberapa perbedaan namun tetap melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh
kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan dipengadilan. Dengan demikian
banyak pakar hukum mencari solusi terkait penanganan anak yang terkena pidana, salah satu
solusi yang ditawarkan itu ialah sistem peradilan pidana anak dengan children hearing system.
Maka berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik meneliti tentang bagaimana children hearing
system ditinjau dari Hukum Tata Negara.
Adapun tujuan dari pada penelitian ini ialah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana
anak di Indonesia dengan Children‟s Hearing System,yang mana penelitian ini akan ditinjau dari
sudut pandang Hukum Tata Negara.
Penelitian ini Melalui pendekatan yuridis normatif, kedudukan sistem peradilan pidana
anak dengan children hearing system dideskrifsikan mampu menyelesaikan perkara pidana anak
di Indonesia. Serta melakukan analisa terhadap bahan pustaka atau data sekunder,
menginventarisir dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang
ditelaah secara studi pustaka.
Melalui teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sistem
children hearing system ditinjau berdasarkan ideology Negara, Sistem Hukum, dan dari segi
HAM yang ada di UUD NRI Tahun 1945, sistem ini dapat di implementasikan di Indonesia
untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di sistem peradilan pidana anak di
Indonesia.