MAHPUJA, HAFIZAH (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK. Skripsi, Fakultas Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (228kB)
	Text AWAL.pdf Download (925kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (138kB)
	Text BAB I.pdf Download (476kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text BAB III.pdf Download (150kB)
	Text BAB IV.pdf Download (558kB)
	Text BAB V.pdf Download (130kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (192kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (7MB)

ABSTRAK

Hafizah Mahpuja. 170101010162. Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak. Skripsi, Pembimbing (1) Drs. Nor Ipansyah, M. Ag dan Pembimbing (2) H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022 Kata Kunci: Implementasi, Pencegahan, Perkawinan pada Anak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada anak karena meningkatnya perkawinan pada anak di Kabupaten Tabalong, sehingga bagaimana implementasinya dan kendala dalam mengimplementasikan perbup ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan apa kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis hukum yang dilakukan pada Kepala KUA Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak, Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Tanjung, Kabid PP, Kepala UPTD PPA, Kabid Dalduk dan Sistem Data Informasi Keluarga, Kabid PPA DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dan Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Data yang digali yaitu identitas informan, data dispensasi kawin dan implementasi serta kendala Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Data diolah dengan editing, coding, dan construktion kemudian di analisis secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Bupati ini belum berjalan secara maksimal dan belum efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak di Tabalong karena data menunjukkan hingga bulan september tahun 2021 ada 63 permohonan sedangkan tahun sebelumnya yaitu 2020 ada 62 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung dan masih ada program kerja yang belum terlaksana. Sedangkan kendala yang terjadi yaitu kurangnya anggaran dana, pendekatan masyarakat, tidak ada penjelasan tata cara pelaksanaanya dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak dan pandemi covid-19 sehingga ada beberapa program kerja yang tertunda serta sosialisasi yang belum merata.

Actions (login required)

View Item