Masalah penegakan hukum di era Reformasi menghadapi situasi politik yang berbeda,
terutama berkaitan dengan maraknya penambangan liar seperti illegal mining yang kerap
kali terjadi di daerah Indonesia, khususnya adalah wilayah Kalimantan. Maraknya illegal
mining yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Namun, dengan kerugian
yang sangat besar itu bangsa Indonesia secara umum belum mempunyai tata aturan hukum
yang tegas dalam memberantas illegal mining, hal tersebut ditandai dengan tetap
maraknya kasus illegal mining di Kalimantan Selatan dan tidak terlihat adanya tanda-tanda
jera dan ketakutan dari para pelaku illegal mining dalam melakukan kejahatannya.
Penulis menyoroti, bahwa sesungguhnya dibutuhkan suatu aturan yang tegas untuk
menindaki illegal mining itu sendiri. Penulis sendiri ingin menyikapi bagaimana kasus
illegal mining mampu ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.
Keterkaitan ini sendiri dikarenakan Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas
muslim dan tersebar di dunia. Penulis mengkehendaki tinjauan hukum Islam mampu
menjadikan hukum Islam sebagai alternatif. Sehingga, rumusan maslah dalam penulisan
ini adalah bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam mengkaji
permasalahan illegal mining di daerah Kalimantan Selatan?
Penulis menyoroti, secara hukum positif di Indonesia tentu saja kasus illegal mining
merupakan suatu kasus yang harus dibenahi dalam penegakkan hukumnya. Keprihatinan
yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum
memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakkan hukum positif ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sesuai kajian di atas, maka permasalahan illegal
mining di daerah Kalimantan Selatan ini umumnya merupakan kesenjangan atas UndangUndang dan berbagai upaya-upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan belum
optimal dan menggena di kalangan pelaku tindak kejahatan lingkungan ini. Perkara illegal
mining ini menurut analisis penulis, diyakini bahwa kasus yang terangkat merupakan
bentuk lemahnya hukum yang mengatur di Indonesia mengenai kasus illegal mining.
Akhirnya penyusun memperoleh kesimpulan bahwa kejahatan illegal mining termasuk
kedalam tindak pidana ta’zir, yaitu tindak kejahatan yang tidak memenuhi syarat had
ataupun qişas diyāt secara sempurna. Namun dengan pidana ta’zir ini sikap tegas hukum
Islam terhadap pelaku illegal mining tidak hilang, bahkan sanksi tegas tersebut bisa berupa
hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman
denda. Adapun pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut adalah Ulil-Amri,
yang tentunya harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan bisa
efektif. Mudah-mudahan ketegasan hukum Islam ini bisa menjadi sumber hukum positif
Indonesia kedepan