Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Pasal 243 ayat (4) disebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota.
Selanjutnya pada Pasal 245 disebutkan bahwa bakal calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Data awal
hasil wawancara dengan beberapa pengurus partai politik di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah menunjukkan bahwa kondisi di lapangan tidak sesuai sebagaimana
yang diamanatkan Undang-Undang tersebut. Untuk mengungkapkan kondisi
obyektif, maka penulis menganggap perlu adanya penelitian.
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana rekrutmen kader partai
politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan bagaimana keterwakilan
perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Keterwakilan perempuan yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah sebagai calon anggota legislatif.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama adalah hasil
wawancara (primer), sedangkan data dokumen adalah sebagai data dukung
(sekunder). Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara
dengan 40 orang informan, dengan menggunakan daftar wawancara terstruktur,
sedangkan data sekunder berupa dokumen diambil dari Sekretariat KPU,
Sekretariat BAWASLU, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Partai Politik di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Subjek penelitian ini adalah calon anggota
legislatif perempuan, pengurus partai politik, dan tokoh masyarakat. Objek
penelitian adalah keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rekrutmen kader
partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah dilakukan secara
berjenjang. Keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu tahun 2019 sudah memenuhi
ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017