Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah salah satu produk hukum yamg dikeluarkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia bersama dengan DPR untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet saat ini, UU ITE adalah
payung hukum Pertama yang melindungi masyarakat dari kejahatan siber, namun
dalam kenyataannya selain melindungi masyarakat tetapi didalam Undang-Undang ini juga terdapat pasal-pasal yang dinilai Multitafsir yang menyebabkan
terancamnya hak warga negara yang di jamin oleh konstitusi yaitu kebebasan
dalam berekspresi, selain pasal-pasal yang dinilai Multitafsir perlu adanya
standar Norma pengaturan kebebasan berekspresi dan batasan-batasan agar
kebebasan bisa dilaksanakan dengan baik tanpa mengancam kebebasan
oranglain.
Sehingga penelitian bertujuan untuk menuntaskan . Apakah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 telah menjamin hak konstitusional warga negara dalam
kebebasan berekspresi dan bagaimana Pengaturan hak konstitutional warga negara
dalam kebebasan berekspresi. Merupakan permasalahan penelitian ini. Penelitian
ini memiliki jenis library research dengan metode hukum Normatif dan teknik
analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.
Pertanyaan-pertanyaan di atas akan dijawab dan dianalisis dengan pandangan
Fiqih Siyasah. Penyusun memulainya dengan menganalisa pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian,
dan menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan, dan melihat bagaimana
pengaturan kebebasan berekspresi bagi setiap masyarakat yang ingin berekspresi
dan mengeluarkan pendapat.
Dari hasil penelitian ini bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tugas pemerintah dalam
melindungi dan menjamin keamanan warga negara dalam menjalankan haknya
sebagai warga negara khususnya didunia tekhnologi, namun dalam Pasal 27 dan
28 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai masih bersifat
subyektif, karena pasal-pasal yang multitafsir dan tidak adanya batasan-batasan
yang bisa dikatan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan
ujaran kebencian, Pengaturan dan Pembatasan terkait kebebasan berekspresi
boleh dilakukan oleh negara mengingat kebebasan seseorang dibatasi oleh
kebebasan orang lain.