Rahim, Fathur (2023) Implementasi Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (268kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (110kB)
	Text BAB I.pdf Download (506kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	Text BAB III.pdf Download (304kB)
	Text BAB IV.pdf Download (413kB)
	Text BAB V.pdf Download (151kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (481kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Sejak 4 tahun yang lalu pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memiliki peraturan daerah (perda) tentang kawasan tanpa rokok (KTR) no 7 tahun 2018. Hal ini mengikuti tren pembuatan aturan yang sama di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memeriksa bagaimana pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan tentang KTR. Penelitian ini dilaksanakan di 3 Kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan subyek penelitian masyarakat yang merokok di dalam dan luar KTR. Skripsi ini adalah penlitian berjenis empiris. Peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan delapan narasumber serta mencari dokumen yang relevan. Semua informasi kemudian diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa implementasi perda tentang KTR di lokasi penelitian masih kurang efektif, setidaknya di tiga kecamatan yang peneliti datangi. Masih banyak orang yang merokok yang peneliti temukan di wilayah KTR. Setelah diwawancarai, banyak narasumber yang tidak mengetahui, atau tidak memahami, atau tidak ingin menerapkan perda tersebut. Dari sisi pemerintah, smoking area atau tempat khusus bagi orang yang ingin merokok di wilayah KTR masih sangat sedikit. Penegakan hokum bagi pelanggar perda tentangt KTR ini sangat lemah. Menurut Satpol PP Tanah Laut, baru sekali mereka menindak perokok di wilayah KTR sejak perda ini diperlakukan di tahun 2018 hingga peneliti melakukan wawancara di tahun 2022. Dengan demikian, rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum menjadi alasan kurang efektifnya perda ini.

Actions (login required)

View Item