Problematika pencatatan perkawinan dalam skripsi ini terkait dengan
PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016, mengenai Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak yang dipergunakan sebagai pengganti buku nikah untuk syarat
pendataan kependudukan bagi masyarakat yang pada pernikahannya tidak
memiliki buku nikah. Dengan adanya peraturan ini, ditemukan terbukanya
peluang pernikahan siri lebih banyak lagi, yang menyebabkan lebih banyak
pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum, juga dapat menghambat proses
administrasi seperti kekurangan persyaratan Akta Cerai, yang membuat adanya
perbedaan pengambilan sikap antar Kepala KUA di Kabupaten Banjar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana problematika
pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Kabupaten Banjar dan
mengetahui bagaimana sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar mengenai
problematika pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan
surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan
deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala KUA Kabupaten Banjar
serta objek penelitian terkait dengan problematika pencatatan perkawinan. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara.
Hasil penelitian ini adalah: Pertama, adanya 2 problematika pencatatan
perkawinan bagi pasangan nikah siri yang menggunakan SPTJM. Pada KUA
Kecamatan Gambut terdapat masyarakat yang mencabut permohonan isbat
nikahnya atas saran dari hakim Pengadilan Agama, lalu tidak dapat menikah ulang
di KUA karena status KTP yang telah berubah menjadi kawin atas dasar
penggunaan SPTJM. Pada KUA Kecamatan Martapura Kota terdapat problem
serupa yakni, masyarakat yang ditolak isbat nikahnya oleh Pengadilan Agama
dikarenakan memiliki halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, yang juga telah mengganti status kawin pada
KTP tanpa adanya buku nikah. Kedua, terdapat 2 sikap yang di ambil oleh Kepala
KUA Kabupaten Banjar ketika menangani kasus seperti ini, untuk Kepala KUA
Kecamatan Gambut yang bersikap tidak ingin menikahkan dengan tetap
mematuhi peraturan mengenai penolakan nikah karena kekurangan berkas
pendaftaran nikah. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota
mengambil sikap untuk tetap menikahkan dengan mementingkan kemaslahatan.