Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan dilatarbelakangi
adanya gejolak politik perebutan kekuasaan pada Pilkada Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Banjarmasin pada 2020. Adanya sengketa hasil Pilkada tersebut sampai
dilaporkan ke Bawaslu Kalimantan Selatan dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu,
ada cukup banyak hadis yang membicarakan tentang larangan meminta jabatan
dalam hadis. Jika dipahami secara teks, hadis tersebut memang melarang sehingga
perlu meminta pendapat dari ulama, seperti ulama Kota Banjarmasin.
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pemahaman ulama Kota
Banjarmasin terhadap hadis tentang larangan meminta jabatan dengan melalui
antara pemahaman tekstual maupun kontekstual. Selain itu, untuk mengetahui
hubungan antara mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi
dengan meminta jabatan.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum dengan subjek penelitian ialah ulama Kota Banjarmasin dan objek
penelitian ialah hadis tentang larangan meminta jabatan. Penelitian dilakukan
melalui observasi, wawancara serta dokumentasi melalui proses pengumpulan data
dan menganalisis data tersebut dengan analisis deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ulama Kota Banjarmasin
berpendapat bahwa hadis tentang larangan meminta jabatan dipahami secara
tekstual dan kontekstual. Adapun pendapat para ulama Kota Banjarmasin tetap
berhujah pada syarah hadis dari ulama terdahulu. Selain itu, mayoritas ulama Kota
Banjarmasin berpendapat bahwa antara mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam
sistem demokrasi dengan meminta jabatan ialah sama dan tidak sama atau
jawabannya ialah kondisional, tergantung kondisi saat itu. Ada juga ulama
berpendapat bahwa ada kesamaan antara keduanya dan ada juga ulama berpendapat
bahwa tidak ada kesamaan antara keduanya.