Penelitian ini dilatarbelakangi atas beberapa putusan Pengadilan Agama
Banjarmasin yang mengabulkan gugatan cerai dengan alasan cacat badan atau
penyakit. Hal ini juga memperhatikan pendapat hakim Pengadilan Agama
Banjarmasin mengenai alasan tersebut tidak dapat dipahami terbatas dengan satu
pasal saja melainkan harus adanya alasan lain baik yuridis maupun non-yuridis
yang mendukung.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan
Agama Banjarmasin serta alasan dan dasar hukumnya mengenai perceraian akibat
cacat badan dan penyakit.
Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Data yang digali pada
penelitian ialah pendapat, alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama
Banjarmasin mengenai perceraian akibat cacat badan dan penyakit. Sumber data
atau informan penelitian ialah empat orang hakim. Data dikumpulkan dengan
teknik wawancara. Setelah terkumpul data diolah dengan editing dan matrikasi.
Data kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan hakim menyatakan bahwa alasan perceraian
akibat cacat badan dan penyakit diperbolehkan. Satu orang hakim menjelaskan
perceraian akibat cacat badan dan penyakit didasari hanya pada Pasal 19 huruf e
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tiga orang hakim menambahkan
bahwa alasan perceraian akibat cacat badan dan penyakit harus dikumulasikan
dengan perselisihan terus menerus. Adapun alasan dan dasar hukum yang
digunakan adalah Pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 119 huruf e dan f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam. Pendapat hakim ini memperhatikan aspek
mudarat yang ditimbulkan ketika hubungan pernikahan masih dipertahankan.