Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Pasal 5 ayat 1 dan 2,
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan. Atas pendidikan
yang bermutu dan warga negara yang cacat fisik, emosional, mental, intelektual,
dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus
mendapatkan pendidikan yang baik untuk mengembangkan kemampuan dan
potensi dirinya serta mendapatkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan
kebutuhannya. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah layanan
pendidikan inklusif.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan inklusif di SMPN 23 Banjarmasin.
Penelitian ini jenis penelitian lapangan, peneliti datang langsung ke tempat
penelitian dan melakukan observasi mengenai permasalahan yang ada pada
pengelolaan pendidikan inklusif di SMPN 23 Banjarmasin. Pendekatan penelitian
ini deskriptif kualitatif, pengumpulan data dari latar yang alamiah dengan
bermaksud untuk menafsirkan suatu fenomena yang terjadi.
Perencanaan penerimaan siswa baru SMPN 23 Banjarmasin bermula dari
pembentukan panitia penerimaan siswa baru yang dipimpin oleh ketua umum
kepala sekolah itu sendiri, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan anggota
lainnya. Pengorganisasian dilakukakan dalam pembentukan panitia untuk
menentukan persyaratatan siswa baru kemudian dibuat empat tahap yaitu,
rekrutmen, seleksi siswa baru, orientasi siswa baru, dan penempatan peserta didik.
Guru pembimbing khusus (GPK) sangat berperan penting dalam mengurus para
anak berkebutuhan khusus (ABK), pelaksanaan pembelajaran di sana guru mapel
juga saling bekerja sama antara guru GPK, SMPN 23 Banjarmasin menggunakan
kurikulum 2013. Pengawasan di SMPN 23 Banjarmasin itu ada pencatatan, para
wali kelas mencatat tentang anak didiknya, dan pencatatan untuk ABK dilakukan
oleh GPK. Pelaporan menggunakan raport untuk mengetahui perkembangan anak
didik.