Cryptocurrency adalah mata uang yang tidak memiliki fisik di dunia nyata
dan hanya terdapat di dunia maya dalam bentuk data yang terikat dengan hash
sebagai bukti validitasnya. Kemunculan cryptocurrency khususnya yang memiliki
nilai jual tinggi di dunia, menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan hukumnya
sebagai mata uang atau komoditi di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi cryptocurrency menurut
majelis ulama Indonesia dan BAPPEBTI.
Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analitis yang
berupa studi komparatif. Peneliti menggunakan dua sumber rujukan utama, yaitu 1)
Edaran hasil Ijtima’ ketujuh Majelis Ulama Indonesia berkaitan tentang
cryptocurrency oleh Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan 2)
Leaflet digital yang memuat peraturan dan pejelasan berkaitan dengan regulasi
crpyptocurrency di Indonesia yang diedarkan BAPPEBTI.
Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai
berikut: Pertama, menurut MUI penggunaan cryptocurrency atau kripto sebagai
mata uang dan komoditi tidak sah dan hukumnya haram karena mengandung
gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang yang mewajibkan
penggunaan Rupiah sebagai mata uang di wilayah NKRI.. Kedua, menurut
BAPPEBTI kripto yang memiliki utilitas boleh diperdagangkan sebagai aset atau
komoditi di Indonesia selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh
BAPPEBTI.