Ruang publik berperan dalam mendefinisikan karakter sekaligus bernilai
sebagai aset bagi suatu kota. Ruang publik yang berkualitas tinggi dengan
lingkungan yang terpelihara baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial
masyarakat di perkotaan dengan menciptakan nilai tambah secara ekonomi
ataupun sosial. Namun, sekarang ruang publik Kota Banjarmasin telah dikotori
dengan iklan-iklan, ataupun poster-poster yang berserakan tidak pada tempatnya
dan tanpa izin dari pemerintah kota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
desktiptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data peneliti
menggunakan editing, deskriptif, matrik, dan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan,
Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan telah berjalan sesuai SOP,
yakni melakukan pengawasan, penataan dan penertiban kepada iklan yang secara
sembarangan dan tidak berizin, namun pelaksanaannya berjalan tidak efektiv,
dapat dilihat dengan kasus yang semakin tinggi dari tahun ke tahun dari 1651
sampai diangka 1690 kasus di tiga tahun terakhir. Kendala yang dihadapi Satpol
PP Kota Banjarmasin adalah faktor hukum yakni perda itu sendiri, sarana dan
prasarana yang tidak lengkap, masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan
sekitar, serta faktor kebudayaan yang mempengaruhi masyarakat.