Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya fenomena wanita karier yang
berhenti dari tempatnya bekerja demi melaksanakan salah satu kewajiban dalam
hukum islam bagi wanita yang menjalani masa idah baik karena perceraian ataupun
ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu mulâzamah al-maskan. Mulâzamah al-maskan
berisi ketentuan bahwa wanita yang sedang menjalani masa idah harus terus berada
di dalam rumah. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa wanita karier
diperbolehkan untuk tetap bekerja dengan alasan darurat ketika menjalani masa
idah, namun nyatanya tetap ada wanita yang rela berhenti dari tempatnya bekerja
demi melaksanakan kewajiban tersebut yang menunjukkan bahwa wanita tersebut
tidak mengikuti pendapat yang memperbolehkan tersebut dan memilih pendapat
yang mewajibkan mulâzamah al-maskan serta tidak memperbolehkan wanita
keluar rumah untuk bekerja atau setidaknya tidak mengikuti pendapat yang
menyatakan bahwa bekerja termasuk alasan darurat yang memperbolehkan karena
mengikuti kriteria darurat yang lebih ketat.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filsafat. Sumber data
berupa bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Bahan-bahan hukum tersebut diinventarisir dengan teknik studi
kepustakaan, kemudian dianalisis secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Demi
menjawab rumusan masalah, digunakan teori kemaslahatan, teori hak asasi
manusia, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan
konsep affirmative action dan kaidah tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah
manuuthun bi al-maslahah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum islam, para ulama
sepakat tentang wajibnya mulâzamah al-maskan kecuali sekedar memenuhi
kebutuhan primer (dharuriyah) dan hajat mendesak (muhimmat) menurut hukum
positif, belum ada dasar hukum yang memungkinkan pelaksanaan mulâzamah almaskan serta wanita karier dapat diberhentikan dari tempatnya bekerja jika tetap
melaksanakan mulâzamah al-maskan tanpa dasar hukum sehingga pemberian dasar
hukum menjadi penting agar mulâzamah al-maskan dapat dilaksanakan untuk
memenuhi hak asasi manusia bagi para wanita karier untuk bekerja, menjalankan
ajaran agama, serta sebagai implementasi konsep affirmative action yang memberi
kemudahan bagi perempuan demi terwujudnya kemaslahatan duniawi dan ukhrawi