Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya persyaratan pengajuan nikah
di KUA yang menggunakan SKHPN. Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan
dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat
terhadap penerapan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dan untuk
mengetahui penyebab kendala diterapkannya SKHPN dari BNN untuk persyaratan
pengajuan usul nikah di KUA Amuntai Tengah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian yang bertempat
di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten HSU. Data yang digunakan dalam
penelitian ini berasal dari wawancara masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah.
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah
wawancara dan studi dokumentasi.
Adanya perbedaan pendapat dari beberapa Informan dalam penerapan
SKHPN di Kecamatan Amuntai Tengah, beberapa pihak seperti BNN Kabupaten
HSU, Kemenag Kabupaten HSU, dan sebagian masyarakat menyatakan setuju, dan
ada beberapa pihak yang merasa keberatan jika pemberlakuan peraturan tersebut
seperti pihak KUA, juga sebagian masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah.
Menurut penulis peraturan ini diharuskan (wajib), karena termasuk dalam
kemaslahatan yang bersifat dharuriyat, Terkendalanya pemberlakuan syarat ini
dikarenakan belum ada aturan khusus dari Kementrian Agama Kabupaten Hulu
Sungai, biaya untuk tes urine mahal. Juga sebagian masyarakat beranggapan bahwa
dengan adanya SKHPN ini pernikahan.