Sistem penjaminan mutu (quality assurance) merupakan kebutuhan mutlak
dan menjadi unsur penting bagi setiap penyelenggaraan pendidikan. Sistem ini
merupakan mekanisme yang mengatur tata kelola pesantren agar pesantren berjalan
secara baik dan berkualitas. Banyak pondok pesantren yang melakukan tata kelola
lembaga yang buruk. Indikasi-indikasi yang memperkuat asumsi tersebut adalah tidak
adanya konsep rumusan standarisasi kurikulum, standarisasi pembelajaran, standarisasi lulusan, standarisasi pengelolaan dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan instrumen penjaminan mutu
(quality assurance) pada pondok pesantren di Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini
adalah penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R & D). Sumber data adalah para pengelola pesantren yang terdiri dari pimpinan pondok
pesantren, ustâdz, dan kepala-kepala satuan pendidikan formal dan non formal serta
tenaga kependidikan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, angket
dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Temuan-temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa, pertama, pesantren di
Kalimantan Timur belum memiliki dokumen quality assurance, terutama standar
mutu dan lembaga/unit penjaminan mutu yang punya kewenangan dan tugas dalam
mengembangkan standar mutu pesantren. Ketiadaan lembaga penjaminan mutu pada
pesantren membuat agenda penjaminan mutu pesantren tidak berjalan. Meskipun
prinsip manajemen di pesantren berjalan secara rutin, aspek proses dan hasil mutu
tidak dapat dijamin berhubung mekanisme penjaminan mutu belum berjalan
sebagaimana mestinya. Kedua, beberapa hal yang menjadi problem tersebut menjadi dasar berpikir
dalam pengembangan instrumen penjaminan mutu (quality assurance) berupa
instrumen standar mutu dan implementasinya sesuai dengan kebutuhan pesantren di Kalimantan Timur. Perumusan/pengembangan isntrumen standar mutu
pesantren sebagai bagian penting dalam siklus sistem penjaminan mutu merujuk
kepada konsep kepesantrenan secara teoritis dan regulasi perundang-undangan serta
keadaan ril dan potensial pesantren. Standar-standar yang dihasilkan merupakan hasil
diskusi dengan pakar dan pengelola pesantren terkait 6 aspek mutu pesantren yaitu (a)
standar mutu lulusan pesantren dengan 13 pernyataan standar dan 43 indikator, (b)
standar mutu proses pembelajaran pesantren dengan 55 pernyataan standar dan 151
indikator, (c) standar sumber daya manusia pesantren dengan 21 pernyataan standar
dan 85 indikator, (d) standar manajemen pesantren dengan 77 pernyataan standar dan
296 indikator, (e) standar fungsi dakwah pesantren dengan 6 pernyataan standar dan
33 indikator, dan (f) standar fungsi pengembangan masyarakat pesantren dengan 4
pernyataan standar dan 25 indikator. Ketiga, model instrumen penjaminan mutu (quality assurance) diujicobakan
secara terbatas dan luas pada pondok pesantren sasaran. Dari hasil ujicoba terbatas
diperoleh data bahwa persepsi ujicoba terbatas pada aspek format umum naskah
adalah baik, sedangkan pada aspek subtansi naskah dan implementasi model
memiliki persepsi baik. Untuk ujicoba luas pada aspek format umum naskah, persepsi
responden adalah baik, sedangkan pada aspek subtansi naskah dan implementasi, responden memiliki persepsi baik. Ini memberikan gambaran bahwa naskah produk
yang telah dirumuskan oleh peneliti, dalam pandangan para pengelola pesantren
memiliki suatu implikasi yang baik dan efektif bagi penyelenggaraan pesantren. Dengan memiliki naskah model instrumen penjaminan mutu, pesantren dapat
menerapkan langkah-langkah terukur dan sistematis terkait dengan butir-butir
indikator yang ada dalam standar mutu pesantren yaitu standar mutu lulusan
pesantren, standar mutu proses pembelajaran pesantren, standar mutu sumber daya
manusia pesantren, standar mutu manajemen pesantren, standar mutu fungsi dakwah
pesantren dan standar mutu fungsi pengembangan masyarakat pesantren. Enam
standar mutu yang ada dalam naskah sistem penjaminan mutu pesantren yang telah
dirumuskan, sesuai dengan persepsi pengelola pesantren memiliki nilai-nilai
substansial yang sangat relevan dengan mutu pengembangan pesantren. Hal ini
terlihat pada aspek persepsi pengelola yang memandang bahwa instrumen
penjaminan mutu (quality assurance) mudah dipahami, jelas dipahami, cakupan mutu
luas, penjabaran yang luas, isi naskah yang dalam, realisasi yang mudah, waktu yang
cukup untuk direalisasikan, isi naskah yang bermanfaat, pencapaian standar yang
mudah dan standar mutu yang realistik untuk diwujudkan dalam penyelenggaraan
pendidikan di pesantren.