Keberadaan arsip merupakan salah satu sumber informasi bagi instansi,
seiring dengan eksistensi dan perkembangan dari instansi, maka semakin
bertambah juga volume arsip. Sehingga dengan keadaan ini arsip membutuhkan
sistem pengelolaan arsip yang baik agar dapat menciptakan efektifitas, efisiensi,
dan produktifitas bagi instansi. Balai Teknik Rawa Banjarmasin merupakan satuan
unit lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan
pengembangan, perekayasaan, dan pelaksanaan pelayanan teknis pengujian,
pengkajian, inspeksi, dan sertifikasi di bidang rawa. Dari tugas pokok tersebut dapat
dilihat bahwa volume arsip akan selalu bertambah seiring dengan kegiatan yang
dilaksakan oleh Balai Teknik Rawa Banjarmasin.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan arsip di Balai
Teknik Rawa Banjamasin dan untuk mengetahui sumber daya kearsipan di Balai
Teknik Rawa Banjamasin.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Teknik Rawa Banjarmasin.
Informan dalam penelitian ini merupakan salah satu penanggung jawab terhadap
pengelolaan arsip di Balai Teknik Rawa Banjarmasin. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penyelenggaraan arsip di
Balai Teknik Rawa Banjarmasin sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat. Dalam pengelolaan arsip meliputi kegiatan
penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.
Hasil menunjukan bahwa pengelolaan arsip di Balai Teknik Rawa Banjarmasin
belum dilaksanakan sepenuhnya, karena ada beberapa kegiatan pengelolaan arsip
yang belum dilaksanakan. Dalam Sumber daya kearsipan di Balai Teknik Rawa
Banjarmasin belum memiliki arsiparis, memiliki fasilitas penunjang pengelolaan
arsip yang sudah memadai, dan pendanaan dalam pengelolaan arsip dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian (APBN)