Dalam rangka menjaga eksistensi penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman, juga perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) diberikan mandat yang berkaitan dengan langkah pembinaan hal preventif.
Sebab menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menyatakan
bahwa Satpol PP mempunyai wewenang dalam menegakkan peraturan daerah,
menciptakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP melakukan berbagai
penertiban yang bersifat non yustisial kepada badan hukum, masyarakat ataupun
aparatur yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah. Artinya, dalam
menertibkan reklame merupakan salah satu tugas Satpol PP jika reklame yang
dimaksud terindikasi melanggar Peraturan Daerah.
Penelitian ini berfokus peran Satpol PP terhadap pengaturan pemasangan
reklame di Kota Banjarmasin, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran
Satpol PP tersebut sudah berjalan dengan baik serta faktor pendukung dan
penghambat peran Satpol PP terhadap pengaturan pemasangan reklame.
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif
yaitu peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpresentasikan fenomena
yang tengah berkembang, dengan cara terjun langsung kelapangan. Penelitian ini
juga disebut penelitian hukum empiris. Pendekatan yang dilakukan yaitu
pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan
penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan
jalan terjun langsung ke objeknya. Data yang digunakan dalam mengkaji dan
menganalisis penelitian yaitu data primer dan data sekunder.
Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran
Satpol PP terhadap pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin sudah
sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan reklame.
Faktor pendukung Satpol PP dalam melakukan penindakan reklame yaitu selalu
koordinasi kepada Instansi terkait mengenai laporan data pemasangan reklame di
Kota Banjarmasin, kemudian faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran
pelaku usaha ataupun reklame terhadap perizinan pemasangan reklame.