Poligami yang masih eksis dari dulu hingga sekarang selalu menjadi perdebatan
di kalangan para ulama. Poligami bisa dikatakan permasalahan klasik akan tetapi selalu
aktual dalam kajian-kajian keIslaman. Perbedaan pendapat membuatnya selalu menjadi
perdebatan di kalangan para ulama. Terkhusus bagi kaum feminis yang membawa visi
kesetaraan memadang poligami sebagai salah satu bentuk perilaku yang banyak
merugikan perempuan. Ulama-ulama feminis berusaha membawa nilai-nilai
kesetaraan dalam penafsirannya tidak terkecuali dalam masalah poligami dengan
menafsirkan kembali QS. An-Nisa’ ayat 3 dengan persfektif feminisme. Diantaranya
yaitu Faqihuddin Abdul Qadir dan K.H. Husein Muhammad.
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (library research) dengan
metode komparasi untuk membandingkan data-data yaitu berupa penafsiran
Faqihuddin Abdul Qadir dan K.H. Husein Muhammad yang kemudian ditarik kedalam
konklusi baru. Penulis akan menguraikan makna adil poligami menurut pandangan
kedua tokoh yang kemudian akan dikomparasikan dengan menggunakan tiga
parameter pembanding, yaitu diskursus penafsiran, implikasi penafsiran dan relevansi
penafsiran.
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faqihuddin Abdul Qadir dan
K.H. Husein Muhammad dalam memahami makna adil poligami memiliki kesimpulan
yang sama yaitu bahwa adil dalam poligami bukanlah sebuah syarat dan sangat sulit
untuk dilakukan dengan merujuk kepada QS. Al-Baqarah [2]: 129, sehingga poligami
bukanlah pesan utama yang terandung dalam QS. An-Nisa’ [4]: 3. Namun, keduanya
berbeda dalam cara menarik kesimpulan. Dalam perbandingan diskursus, Faqihuddin
berusaha mengkritik dan membantah pendapat-pendapat yang setuju dengan poligami
dengan berdasar kepada cerita-cerita dari beberapa isteri yang merasakan dampak
buruk poligami, sedangkan K.H.Husein juga berusaha mengkritik manhaj-manhaj
dalam poligami namun lebih jauh menjadikan tafsirannya sebagai pijakan dalam
reonstruksi hukum perawinan yang berlaku di Indonesia. Dari perbandingan implikasi,
dalam penafsiran Faqihuddin terdapat dua implikasi yaitu tentang hukum syari’at dan
etika dalam rumah tangga, sedangkan tafsiran K.H. berdampak kepada hukum Negara.
Dalam relevasi, penafsiran Faqihuddin relevan dengan hak-hak isteri yang disebutkan
dalam Al-Qur’an, sedangkan penafsiran K.H.Husein relevan dengan isu-isu yang
digunakan sebagai dasar kebolehan poligami yang berkembang dimasyarakat