Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pulang
Pisau Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kepemudaan. Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan organisasi
kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mendukung dan menghambat peran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam
pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau.
Permasalahan dari Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan dan
Pengembangan Oraganisasi Kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau, kecilnya angka
yang ditargetkan untuk perihal kepemudaan oleh pemerintah daerah kabupaten Pulang
Pisau melalui dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Pulang Pisau
memperlihatkan kurang sinkronnya antara intensitas beban kerja yang padat dengan
target kegiatan di bidang layanan organisasi kepemudaan. Hal ini membuat upaya
pembinaan dan pengembangan pemuda terutama yang berada dalam ranah organisasi
kepemudaan menjadi tidak optimal.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan
yuridis empiris atau sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara
dan Dokumentasi. Data yang dicari mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam
Pembinaan dan Pengembangan Oraganisasi Kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau
serta kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi
kepemudaan oleh pemerintah di Kabupaten Pulang Pisau.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa peran Pemerintah
dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan sangatlah penting dalam
pengembangan organisasi kepemudaan agar berjalan efektif. Namun, sampai saat ini
peran pemerintah daerah masih tidak berjalan efektif, diantaranya karna faktor-faktor
berikut: Kurangnya sosialisasi terkait bantuan oleh Pemerintah dan minimya minat
berorganisasi oleh pemuda.