Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting yang dikeluarkan oleh
pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat di tingkat desa. Program ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya
pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat infrastruktur desa, meningkatkan
segi kualitas sumber daya manusia, sekaligus mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam pembangunan. Namun, kenyataannya implementasi dana desa
ternyata masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait tata kelola,
akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas.
Dengan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini menelaah aspek
regulasi, implementasi, serta praktik pengelolaan Dana Desa di tingkat desa,
termasuk peran aparat desa dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan
dana. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif, serta studi dokumentasi yang memberikan gambaran komprehensif
mengenai tata kelola dana desa yang berjalan saat ini.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa saat ini penggunaan dana desa
untuk pembangunan desa masih kurang optimal, terdapat berbagai tantangan
seperti, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dan keterbatasan partisipasi aktif
masyarakat dalam hal pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menghambat
efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana desa secara optimal.