EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.


Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Demokrasi Daerah (Studi Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024)

Nurhalisa, Nurhalisa (2025) Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Demokrasi Daerah (Studi Kasus Pilwalkot Banjarbaru 2024). [Skripsi]

[thumbnail of Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf] Text
Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf

Download (290kB)
[thumbnail of AWAL IDR_NURHALISA.pdf] Text
AWAL IDR_NURHALISA.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of ABSTRAK IDR_NURHALISA.pdf] Text
ABSTRAK IDR_NURHALISA.pdf

Download (529kB)
[thumbnail of BAB I IDR_NURHALISA.pdf] Text
BAB I IDR_NURHALISA.pdf

Download (676kB)
[thumbnail of BAB II IDR_NURHALISA.pdf] Text
BAB II IDR_NURHALISA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (662kB)
[thumbnail of BAB III  IDR_NURHALISA.pdf] Text
BAB III IDR_NURHALISA.pdf

Download (757kB)
[thumbnail of BAB IV  IDR_NURHALISA.pdf] Text
BAB IV IDR_NURHALISA.pdf

Download (610kB)
[thumbnail of BAB V  IDR_NURHALISA.pdf] Text
BAB V IDR_NURHALISA.pdf

Download (428kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA IDR_NURHALISA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA IDR_NURHALISA.pdf

Download (562kB)
[thumbnail of LAMPIRAN IDR_NURHALISA.pdf] Text
LAMPIRAN IDR_NURHALISA.pdf

Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan pengadilan khusus dalam
penyelesaian sengketa Pilkada di tingkat daerah, dengan fokus pada studi kasus
Pilwalkot Banjarbaru tahun 2024. Pilkada sebagai instrumen demokrasi lokal
kerap menghadapi persoalan hukum, terutama yang bersifat administratif dan
prosedural. Mahkamah Konstitusi (MK) selama ini diberi wewenang
menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, meskipun secara konstitusional hanya
berwenang pada hasil penghitungan suara. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi
menangani pelanggaran administratif Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)
yang berada di luar kompetensinya. Hal ini menunjukkan absennya lembaga
yudisial yang secara sah dan efektif menyelesaikan sengketa prosedural pemilu.
Metode penelitian yang digunakan bersifat hukum normatif dengan
pendekatan perundangan-undangan dan konseptual, selain itu juga
mengidentifikasi hambatan serta merumuskan solusi institusional yang konkret
untuk memperkuat sistem hukum pemilu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengadilan khusus
menciptakan kekosongan hukum, menimbulkan ketidakpastian, dan membebani
MK dengan tugas di luar kewenangannya. Pembentukan pengadilan khusus dinilai
mendesak sebagai solusi kelembagaan untuk menjamin keadilan elektoral dan
memperkuat demokrasi konstitusional di tingkat daerah. Pengadilan ini
diharapkan mampu menangani sengketa Pilkada secara independen, adil, dan
efisien, sekaligus menjadi penjaga integritas suara rakyat dalam sistem demokrasi
lokal. Kesimpulannya, pengadilan khusus merupakan instrumen strategis untuk
memperkuat demokrasi daerah serta memastikan penyelesaian sengketa pilkada
secara adil dan legal, sehingga mendukung stabilitas politik dan kepercayaan
masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.

Item Type: Skripsi
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Sri YF
Date Deposited: 31 Jul 2025 01:46
Last Modified: 31 Jul 2025 01:46
URI: https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29929

Actions (login required)

View Item
View Item