Eksploitasi anak merupakan persoalan sosial yang kompleks dan
meresahkan, terutama di kota-kota besar seperti Banjarmasin. Banyak anak di
bawah umur yang dipaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga,
baik sebagai pengemis, penjual jalanan, hingga pekerja informal lainnya. Kondisi
ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan
dampak negatif secara fisik, psikologis, dan sosial. Meskipun Indonesia telah
memiliki regulasi yang cukup jelas mengenai perlindungan anak, khususnya
melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,
implementasinya masih belum optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk eksploitasi anak di Kota
Banjarmasin serta menelaah efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang
menjadi korban eksploitasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
mengidentifikasi kendala serta menawarkan solusi terhadap pelaksanaan
perlindungan anak di tingkat lokal.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan
perundang-undangan serta wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti
Dinas Sosial, kepolisian, dan masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif
kualitatif untuk menggambarkan realitas eksploitasi anak dan respons hukum
terhadapnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik eksploitasi anak di
Banjarmasin masih marak terjadi, terutama dalam bentuk eksploitasi ekonomi yang
dilakukan oleh orang tua atau pihak ketiga. Anak-anak dieksploitasi sebagai sumber
penghasilan tanpa mempertimbangkan hak atas pendidikan, perlindungan, dan
tumbuh kembang yang layak. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 belum efektif karena lemahnya sosialisasi, keterbatasan pengawasan dari
instansi terkait, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, masih
terdapat anggapan budaya bahwa anak merupakan aset ekonomi keluarga.
Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi di tingkat lokal,
peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta kolaborasi antara lembaga
pemerintah dan non-pemerintah dalam upaya perlindungan anak yang lebih
menyeluruh.