Pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi persoalan serius, terbukti
dari tingginya timbunan sampah nasional yang mencapai 21,1 juta ton pada tahun
2022. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari lingkungan,
menimbulkan bau, dan menjadi sumber penyakit. Dalam konteks keagamaan, Islam
juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak merusak bumi.
Pemerintah sebenarnya telah menetapkan berbagai peraturan untuk menangani
masalah ini, seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda Kota Banjarmasin No. 21
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan. Namun, masih ditemukan (Tempat
Pembuangan Sementara) TPS yang tidak sesuai aturan, seperti yang terletak di
Kampung Gadang kec. Banjarmasin Tengah. TPS ini sering penuh, sampah
berserakan hingga ke jalan, menimbulkan bau menyengat, dan bahkan mengganggu
lalu lintas serta merusak estetika. Skripsi ini berfokus pada sistem pemantauan dan
evaluasi yang di lakukan oleh pemerintah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam terhadap aparatur Kelurahan, Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup,
petugas TPS, dan masyarakat sekitar, serta observasi langsung di lapangan.
Penelitian ini menggunakan teori pemantauan/monitoring, evaluasi, dan kebijakan
publik yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan teori yang digunakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi
terhadap TPS Kampung Gadang masih bersifat informal dan belum terstruktur
secara sistemik. Meskipun terdapat upaya pemantauan dari petugas kelurahan,
pengawas TPS, hingga pihak kecamatan, pelaksanaannya belum didukung dengan
indikator kuantitatif, pelaporan tertulis, maupun sistem evaluasi berbasis data. Di
sisi lain, keterbatasan teknis seperti minimnya armada pengangkut sampah,
rendahnya anggaran pengelolaan, dan lokasi TPS yang tidak strategis turut
memperparah efektivitas sistem yang ada. Selain itu, kesadaran masyarakat yang
rendah dalam mematuhi aturan pembuangan sampah, serta dominasi budaya
permisif turut menjadi hambatan signifikan. Dalam perspektif teori monitoring dan
evaluasi kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi kontrol,
koordinasi antarinstansi, dan tidak optimalnya sistem tata kelola persampahan.
Dalam konteks Siyasah Syar’iyyah, kegagalan ini merupakan bentuk kelalaian
dalam menjalankan amanah publik (al-maslahah al‘ammah) yang menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.