Sairazi, Abdul Hafiz (2024) Studi Ihyâ’ al-Mawât Dalam Masyarakat Banjar Pada Abad XVIII dan XIX. [Disertasi]
1 Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf
Download (469kB)
2 Awal.pdf
Download (1MB)
3 Abstrak.pdf
Download (294kB)
4 Bab I Terbuka.pdf
Download (710kB)
5 Bab II Terbuka.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (961kB)
6 Bab III Terbuka.pdf
Download (1MB)
7 Bab IV Terbuka.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
8 Bab V Terbuka.pdf
Download (64kB)
9 Daftar Pustaka.pdf
Download (307kB)
10 Lampiran.pdf
Download (356kB)
Abstract
Peningkatan permukaan air mengancam daerah rawa. Sebagian lahan
pertanian yang dulu bisa ditanami padi, sekarang terus terendam sehingga tidak bisa
lagi ditanami. Pembangunan permukiman dan bangunan lainnya yang menguruk
lahan rawa turut meningkatkan air. Hal ini berbanding terbalik dengan masa lalu
dalam masyarakat Banjar. Pada abad XVIII, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari
membuka lahan untuk permukiman dan membuat sungai untuk mengurangi adanya
air agar lahan rawa bisa ditanami dan menjadi produktif. Pelaksanaan ihyâ’ al
mawât pada masa lalu sebagai sebuah pranata hukum Islam/fikih perlu dikaji lebih
jauh.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) bentuk ihyâ’ al-mawât dalam
masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX berdasarkan pemikiran Syekh
Muhammad Arsyad al-Banjari; (2) kontekstualisasi praktik ihyâ’ al-mawât dalam
masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX terhadap masa sekarang. Penelitian
hukum normatif ini dilakukan dengan historical approach berupa mengkaji
sejumlah literatur mengenai masalah terkait sesuai rumusan masalah dan tujuan
penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum, peneliti mewawancarai pihak yang
dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan untuk
mengamati peninggalan yang masih ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ihyâ’ al-mawât oleh Syekh
Muhammad Arsyad al-Banjari dilakukan dengan: 1) membuka lahan baru di Dalam
Pagar untuk perumahan, perkebunan/pertanian bahkan perikanan untuk kebutuhan
sehari-hari masyarakat, 2) membuat Sungai Tuan untuk menjadi terusan air,
sehingga lahan yang semula tergenang air dapat ditanami dan menjadi persawahan
yang subur, dan untuk menjadi media transportasi sungai yang bisa dilalui oleh
kapal besar, sehingga masyarakat saat itu bisa memasarkan hasil pertaniannya
hingga ke luar kerajaan.
Masyarakat Banjar kemudian melakukan beberapa hal berikut yang
kemungkinan besar mengikuti dan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh
Syekh Muhammad Arsyad sebelumnya, yaitu dengan: 1) membuka lahan di
kawasan Dalam Pagar untuk keperluan tempat tinggal, pertanian dan perkebunan,
2) membuat kanal/tatah (anjir, handil, antasan dan saka) untuk keperluan pertanian,
perkebunan dan transportasi. Kalangan istana pun mengikuti dan melanjutkan ihyâ’
al-mawât yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yaitu dengan
lahirnya Undang-undang Sultan Adam, yang di antara isinya adalah hukum
v
pertanahan pada Pasal 17, 23, 26, 27, 28 dan 29. Dua pasal terakhir khusus
mengatur ihyâ’ al-mawât.
Ihyâ’ al-mawât abad XVIII tersebut memiliki korelasi dan implikasi dari
dahulu hingga sekarang, yaitu: 1) pembukaan lahan untuk pemukiman, seperti
semakin berkembangnya kawasan Dalam Pagar, 2) aktivitas pertanian/perkebunan
makin dikembangkan, sepertinya adat mempelai laki-laki membawa bibit tanaman
seperti bibit kelapa dan bibit pisang saat pernikahan untuk ditanam, 3) penataan air
untuk pertanian (irigasi) berupa kanal atau terusan, yang dalam istilah Banjar
disebut dengan tatah (anjir, handil, antasan, dan saka), 4) penataan air untuk
mencegah banjir, 5) penataan lahan pemakaman, 6) meningkatnya kesejahteraan
masyarakat melalui gerakan pertanian, 7) implikasi hukum yang muncul dari
aktivitas ihyâ’ al-mawât, seperti: a) adanya hak memetik buah dipinggir jalan, hak
memancing ikan pada lahan persawahan, tidak boleh ada larangan mengolah lahan
kosong, lahan yang semula dapat dimiliki lewat ihyâ’ al-mawât akan hilang
kepemilikannya jika dua musim tidak digarap, zakat 5% pertanian yang
pengairannya diupayakan, kanal saka hanya bisa dimanfaatkan pemilik dan
pembuatnya, b) harta perpantangan dan kewarisan, c) pembagian zakat dengan
prioritas untuk mustahik miskin, d) pengangkatan mufti dan kadi, e) hal tersebut
awal bagi adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
| Item Type: | Disertasi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S3 Ilmu Syariah |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 04 Aug 2025 06:33 |
| Last Modified: | 04 Aug 2025 06:33 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29994 |




