Penelitian ini membahas praktik pernikahan siri antara mantan suami istri
yang kembali menikah setelah perceraian resmi, dengan fokus studi kasus di
kawasan Sungai Andai, Kota Banjarmasin. Praktik ini menimbulkan persoalan
hukum Islam dan hukum negara, praktik pernikahan yang dilakukan dengan siri dan
alasan yang melatarbelakanginya, khususnya terkait masa idah, status talak,
keabsahan wali nikah, serta ketiadaan pencatatan pernikahan di KUA. Secara syar’i,
pernikahan siri dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, namun
dalam konteks hukum positif, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
yuridis dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan
pasangan yang bersangkutan, wali, saksi, serta pihak KUA. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pernikahan dilangsungkan tanpa pencatatan resmi, dalam
masa idah talak satu, dan menggunakan wali dari jalur keluarga jauh (paman).
Alasan pasangan menikah kembali secara siri meliputi keterikatan emosional,
tanggung jawab terhadap anak, tekanan lingkungan, serta keinginan untuk
memperbaiki rumah tangga tanpa melibatkan proses hukum formal. Temuan ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial keagamaan di masyarakat
dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menimbulkan implikasi terhadap
keabsahan akad dan status hukum perempuan dalam pernikahan tersebut.