Poligami merupakan praktik perkawinan yang secara normatif diakui
dalam hukum Islam dan secara terbatas dilegalkan dalam hukum positif Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun
demikian, pelaksanaannya di tengah masyarakat kerap menimbulkan persoalan
yuridis dan sosiologis, khususnya terkait perlindungan hak-hak istri dan anak serta
pemenuhan prinsip keadilan dalam rumah tangga. Undang-undang Perkawinan
menganut asas monogami, namun memberikan pengecualian terhadap poligami
dengan persyaratan yang ketat. Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami
menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas
sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan
yuridis dan sosiologi terhadap latar belakang serta dampak praktik poligami di
kota Banjarmasin guna menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan nilai keadilan sosial.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif
analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi hukum. Lokasi
penelitian dilakukan di kota Banjarmasin dengan subjek penelitian meliputi
pelaku poligami, istri yang dipoligami, serta pihak-pihak terkait. Data diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan informan. Teknik pengolahan data
penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami di Kota Banjarmasin
dilatarbelakangi oleh faktor biologis, ekonomi, sosial, dan pemahaman keagamaan
yang cenderung tekstual, serta dalam banyak kasus tidak melalui prosedur hukum
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis,
ditemukan bahwa sejumlah praktik poligami tidak memenuhi syarat kumulatif dan
alternatif, khususnya terkait persetujuan istri dan jaminan keadilan, sehingga
berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Sedangkan
dampak hukum yang terjadi adalah dilaksanakannya pengesahan pernikahan yakni
isbat nikah di Pengadilan Agama untuk keperluan akta kelahiran anak dan
administrasi sekolah, terjadinya ketimpangan pembagian nafkah dikarenakan
dominasi istri kedua yang menyebabkan suami tidak memenuhi kewajibannya
terhadap istri-istri yang lain dan pertimbangan untuk pembagian harta terkait
penetapan ahli waris yang sah. Dari perspektif sosiologi hukum, praktik poligami
menimbulkan dampak berupa konflik rumah tangga, ketidakadilan nafkah lahir
dan batin, tekanan psikologis terhadap istri dan anak, serta terganggunya relasi
sosial dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.