Rifa’i, Mujahid (2026) Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Tentang Dispensasi Pemberitahuan Kehendak Nikah. [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (315kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (186kB)
BAB I.pdf
Download (350kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (346kB)
BAB III.pdf
Download (230kB)
BAB IV.pdf
Download (352kB)
BAB V.pdf
Download (159kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (209kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (4MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Menteri
Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya
Pasal 3 Ayat (3) yang mengatur dispensasi pemberitahuan pernikahan
kurang dari 10 hari kerja melalui dispensasi camat atau surat
pertanggungjawaban
bermaterai.
Kehadiran
surat
pernyataan
pertanggungjawaban bermeterai sebagai mekanisme baru dalam
administrasi perkawinan menimbulkan perhatian karena belum diikuti
dengan pengaturan teknis yang rinci mengenai bentuk maupun mekanisme
pertanggungjawabannya. Di sisi lain, ketentuan tersebut membuka
kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman dan penerapan di lapangan,
terutama bagi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak yang
berwenang dalam proses pencatatan perkawinan. Kondisi ini menjadi
penting untuk dikaji mengingat administrasi perkawinan berkaitan erat
dengan kehati-hatian, kepastian hukum, dan tertib pencatatan pernikahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Kepala KUA di
Kota Banjarmasin terhadap dispensasi pemberitahuan kehendak nikah serta
mengetahui dasar yang melatarbelakangi persepsi tersebut dalam
pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun
2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Data yang diperoleh melalui
wawancara terstruktur kepada Kepala KUA di Kota Banjarmasin, kemudian
dianalisis secara deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum informan
menyatakan setuju karena ketentuan tersebut dinilai memberi fleksibilitas
dalam pelayanan. Namun, dalam pendapat pada sebagian Kepala KUA
Kecamatan di Kota Banjarmasin, dispensasi camat masih lebih diutamakan
dibandingkan surat pertanggungjawaban. Pertimbangan yang mendasari
antara lain kebutuhan verifikasi data, kewajiban bimbingan perkawinan,
kekhawatiran melemahnya pengawasan, serta belum adanya format baku
surat pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan petunjuk teknis yang
lebih rinci untuk menjamin keseragaman dan akuntabilitas pelaksanaan.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 13 May 2026 06:23 |
| Last Modified: | 13 May 2026 06:23 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30990 |




