Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pernikahan dibawah
batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah pada usia anak ini
menyebabkan ketidaksiapan pasangan menjalankan peran barunya dalam
kehidupan rumah tangga, sehingga mendorong keikutsertaan keluarga didalamnya
yang berdampak terhadap kehidupan rumah tangga pasangan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bentuk keikutsertaan keluarga dalam kehidupan rumah
tangga pasangan yang menikah pada usia anak, serta mengetahui bagaimana
dampak dari keikutsertaan tersebut terhadap pasangan pasca pernikahan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dianalisis
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dari penelitian ini
dikumpulkan melalui wawancara bersama informan yang bersangkutan, yaitu anak
yang menikah dibawah batas usia minimal dan keluarga yang ikut serta dalam
rumah tangga anak di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk keikutsertaan
keluarga meliputi pemenuhan nafkah, pemberian tempat tinggal, bimbingan dan
nasihat mengenai permasalahan dalam rumah tangga, keterlibatan keluarga ketika
terjadi konflik dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Keikutsertaan
tersebut berdampak pada terhambatnya kemandirian pasangan, ketergantungan
terhadap keluarga serta potensi terjadinya konflik akibat keikutsertaan yang
berlebih atau menyebabkan pergeseran peran dalam kehidupan rumah tangga. Hal
ini membuat peran dan fungsi keluarga maupun hak dan kewajiban suami istri yang
seharusnya dijalankan setelah melangsungkan pernikahan tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Keikutsertaan keluarga masih berada dalam kategori
bantuan (ta’awun) apabila diberikan sementara dan berorientasi pada kemandirian
pasangan maupun kemaslahatan dalam rumah tangga pasangan. Sedangkan apabila
keikutsertaan keluarga dilakukan dengan niat mendominasi rumah tangga pasangan
sehingga menggeser hak dan kewajiban suami istri, maka hal itu tidak dibenarkan
dalam syariat karena akan membawa dampak negatif dalam kehidupan rumah
tangga pasangan.