Tradisi nikah batin adat Buton merupakan salah satu tradisi perkawinan
yang masih dilestarikan oleh masyarakat Buton Lapandewa di Kelurahan Sidodadi
Kota Samarinda. Tradisi ini dilaksanakan sebelum akad nikah resmi dan dipahami
sebagai simbol penyatuan batin antara calon mempelai laki-laki dan perempuan.
Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa rangkaian prosesi adat, seperti
pembacaan syahadat secara bersama-sama serta penyatuan tangan antara kedua
calon mempelai. Tradisi tersebut menarik untuk dikaji karena di satu sisi memiliki
nilai budaya dan sosial yang kuat, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan
mengenai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi Kota
Samarinda serta mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
antropologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat
dan pasangan suami istri yang pernah melaksanakan tradisi nikah batin. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data
yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan bersifat preskriptif dengan
menggunakan teori pernikahan dalam Islam, kaidah fikih, konsep ‘urf, serta teori
Receptie a Contrario.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi nikah batin adat Buton
dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan sebelum akad nikah
resmi. Tradisi ini memiliki nilai sosial dan budaya, seperti mempererat hubungan
keluarga, menjaga kelestarian adat, serta memberikan makna kesakralan dalam
perkawinan. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam ditemukan beberapa
unsur yang tidak sesuai dengan syariat, seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat
sah akad nikah serta adanya interaksi fisik antara calon mempelai yang belum sah
sebagai suami istri. Berdasarkan analisis hukum Islam, tradisi nikah batin
dikategorikan sebagai ‘urf fāsid karena mengandung unsur yang bertentangan
dengan ketentuan syariat. Oleh sebab itu, pelaksanaan tradisi tersebut perlu
disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar nilai budaya yang terkandung
di dalamnya tetap dapat dipertahankan tanpa bertentangan dengan syariat.