Penggalangan dana di jalan raya merupakan fenomena sosial yang berkembang
di masyarakat sebagai bentuk solidaritas sosial. Namun dalam pelaksanaannya,
penggalangan dana di jalan raya sering menimbulkan persoalan hukum dan
ketertiban umum, seperti gangguan lalu lintas, potensi kecelakaan,
penyalahgunaan dana, serta tidak adanya izin resmi dari pihak berwenang. Oleh
karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kedudukan hukum praktik
tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggalangan dana di jalan
raya berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta mengkaji
persamaan dan perbedaan keduanya dalam menilai legalitas, kemaslahatan, dan
implikasi hukum dari kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan
komparatif. Bahan hukum Al Qur’an, Hadis, kitab fikih, Undang Undang
Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Undang Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan
terkait ketertiban umum. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dan
komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, penggalangan
dana di jalan raya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan perizinan dan
tidak mengganggu ketertiban umum maupun keselamatan pengguna jalan.
Penggalangan dana tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana
sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam perspektif hukum
Islam, penggalangan dana termasuk bentuk ta’āwun (tolong menolong) yang
dianjurkan selama bertujuan untuk kebaikan dan tidak mengandung unsur
penipuan, paksaan, maupun kemudaratan. Berdasarkan kaidah ad dharar yuzāl
dan prinsip maslahah mursalah, praktik penggalangan dana di jalan raya dapat
dibenarkan apabila memberikan kemaslahatan yang lebih besar dan tidak
membahayakan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif
sama sama membolehkan penggalangan dana dengan syarat dilaksanakan
secara tertib, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan umum