Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh
UUD NRI Tahun 1945, tetapi dalam praktiknya sering berhadapan dengan
ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE). Di tengah banyaknya kasus pemidanaan terhadap kritik di ruang digital,
Rocky Gerung dikenal sebagai tokoh publik yang konsisten menyampaikan kritik
sosial-politik yang tajam terhadap pemerintah tanpa pernah dipidana berdasarkan
UU ITE. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pola dan strategi
kebahasaan yang digunakannya serta relevansinya terhadap terpenuhinya unsur
unsur delik dalam UU ITE. Penelitian ini juga mengkaji konsep kritik terhadap
penguasa dalam perspektif Islam dan relevansinya dalam konteks kontemporer.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus.
Data primer berupa pernyataan Rocky Gerung yang dipublikasikan melalui
YouTube. Dari populasi 200 video dipilih 132 video sebagai sampel menggunakan
teknik systematic random sampling. Data dikumpulkan melalui observasi dan
dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan transkripsi, klasifikasi, reduksi
data, penyajian data, falsifikasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan pada
tiga tingkatan, yaitu jenis pernyataan, nada penyampaian, dan strategi retorika,
dengan menggunakan teori negara hukum, kebebasan berpendapat, kritik sebagai
kontrol sosial, dan hermeneutika hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 1.652 pernyataan yang dianalisis,
opini merupakan jenis pernyataan yang paling dominan, sedangkan nada
penyampaian didominasi oleh nada kritis-analitis dan strategi retorika berupa
abstraksi serta framing akademik. Kritik Rocky Gerung umumnya diarahkan pada
kebijakan, sistem, dan kekuasaan melalui opini, interpretasi, abstraksi, dan konsep
konsep akademik. Penelitian menunjukkan bahwa strategi kebahasaan
berkontribusi terhadap cara suatu pernyataan dipahami dalam kaitannya dengan
unsur-unsur delik dalam UU ITE. Namun, pemidanaan juga dipengaruhi oleh
berbagai faktor lain sehingga kontribusi tersebut tidak dapat dipandang sebagai
satu-satunya faktor yang menentukan. Dari perspektif Islam, kritik terhadap
penguasa memiliki legitimasi yang kuat sebagaimana tercermin pada masa Umar
bin Khattab. Penilaian terhadap kritik tidak bertumpu pada identitas pengkritiknya,
melainkan pada substansi kebenaran yang disampaikan. Kritik yang argumentatif
dan berorientasi pada kepentingan publik cenderung dipandang sebagai bentuk
partisipasi dalam pengawasan sosial, sedangkan kritik yang lebih menonjolkan
serangan personal lebih mudah dipersepsikan sebagai penghinaan.