Tradisi jujuran merupakan salah satu adat yang masih kuat dipraktikkan
dalam masyarakat Banjar sebagai bagian dari proses perkawinan. Dalam
praktiknya, penentuan besaran jujuran sering kali melibatkan peran dominan orang
tua, khususnya dari pihak calon mempelai perempuan. Kondisi tersebut tidak jarang
menimbulkan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak keluarga, terutama
apabila besaran jujuran yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi
calon mempelai laki-laki. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa
kasus penundaan dan pembatalan pernikahan yang dipengaruhi oleh penentuan
besaran jujuran di Desa Sungai Bakung Kabupaten Banjar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua, khususnya dari
pihak calon mempelai perempuan, dalam menentukan besaran jujuran serta
dampaknya terhadap keberlangsungan rencana pernikahan anak di Desa Sungai
Bakung Kabupaten Banjar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris
dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam
terhadap lima orang tua dari pihak calon mempelai perempuan yang terlibat
langsung dalam proses penentuan jujuran. Data yang diperoleh kemudian diolah
melalui proses editing, klasifikasi, deskripsi, dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua, terutama ibu dari pihak
calon mempelai perempuan, memiliki peran yang sangat dominan dalam
menentukan besaran jujuran. Penetapan jumlah jujuran dipengaruhi oleh berbagai
faktor, seperti tingkat pendidikan anak, status sosial keluarga, kondisi ekonomi,
kebiasaan masyarakat sekitar, pengalaman keluarga, serta pertimbangan menjaga
kehormatan dan martabat keluarga. Adapun dampak dari peran orang tua dalam
penentuan jujuran adalah terjadinya penundaan bahkan pembatalan rencana
pernikahan ketika besaran jujuran yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan
finansial calon mempelai laki-laki. Namun, pada beberapa kasus pernikahan tetap
dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak bersedia melakukan musyawarah dan
mencapai kesepakatan mengenai besaran jujuran yang lebih proporsional.
Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik jujuran termasuk dalam kategori ‘urf
shahih selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan
kemudaratan bagi pihak-pihak yang terlibat.