Penelitian ini diawali oleh kesenjangan yang signifikan antara ekspektasi
tata kelola PKPPS yang tertib dan akuntabel dengan realitas praktik manajerial di
lapangan pada pesantren salafiyah di Kabupaten Banjar. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan dan menganalisis implementasi lima fungsi manajemen dalam
penyelenggaraan PKPPS, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengawasan, dan penilaian, berdasarkan kerangka teori POAC George R. Terry
yang dilengkapi fungsi penilaian Sondang P. Siagian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi
multi-situs pada empat lembaga PKPPS di Kabupaten Banjar, yaitu PPS Syekh
Muhammad Arsyad Al-Banjari, PP. Darussalam Martapura, PP. Syaichona Moh.
Cholil Gambut, dan PPS Sullamut Taufiq Astambul. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen pada Januari
hingga Maret 2026, dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan
Huberman melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) fungsi perencanaan telah berjalan
melalui rapat periodik, namun masih berorientasi operasional jangka pendek tanpa
dokumen visi misi PKPPS yang terpajang maupun notulen rapat sebagai basis
akuntabilitas; (2) fungsi pengorganisasian menampilkan variasi paling signifikan
PP. Darussalam memiliki SDM terlengkap (26 tenaga, mayoritas S1 dan S2)
sementara PPS Sullamut Taufiq beroperasi dengan 6 tutor dalam pola multi-peran
namun di seluruh lembaga struktur organisasi tidak terpajang dan deskripsi tugas
formal tidak tersedia; (3) fungsi pelaksanaan paling merata berjalan, dengan PP.
Darussalam tertinggi berkat kelengkapan sarana, sedangkan PPS Sullamut Taufiq
sepenuhnya mengandalkan metode ceramah, sementara tantangan bersama adalah
rendahnya kehadiran santri akibat tegangan jadwal kepesantrenan; (4) fungsi
pengawasan bersifat episodik dan terpusat pada momen ujian tanpa pendampingan
teknis-manajerial berkelanjutan dari Kemenag; dan (5) fungsi penilaian paling
bervariasi, dengan PPS Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan PP. Darussalam
melaksanakan ujian dua kali setahun disertai rapor, sementara Uji Kesetaraan
Kemenag menjadi penentu kelulusan resmi di seluruh lembaga.
Secara keseluruhan, implementasi manajemen PKPPS di Kabupaten Banjar
berlangsung dalam spektrum fungsional kuat (PPS Syekh Muhammad Arsyad Al
Banjari dan PP. Darussalam) hingga fungsional minimal (PP. Syaichona Moh.
Cholil Gambut dan PPS Sullamut Taufiq). Kesenjangan pada dimensi dokumentasi
vii
formal, formalisasi organisasi, dan pembinaan profesional berkelanjutan menjadi
tantangan struktural lintas lembaga. Penelitian ini merekomendasikan formalisasi
dokumen kelembagaan oleh pengelola PKPPS serta pengembangan pola
pengawasan Kemenag dari berbasis momen ujian menjadi pendampingan teknis
manajerial yang berkelanjutan