Khairul Hidayatullah. 2015. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama
Martapura Tentang Kekerasan Seksual Sebagai Alasan Perceraian
(Analisis Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp). Skripsi, Jurusan
Hukum Keluarga (Ahkwal Syahsiyyah), Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam, Pembimbing: (1) Dra.Hj.Nadiyah Khalid, MH. (2) Alama Jaya
Sukmadini, SH.
Penelitian ini berawal dari adanya putusan perkara perceraian di
Pengadilan Agama Martapura yang mana alasan perceraiannya adalah kekerasan
seksual, beranjak dari situlah Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap
pertimbangan Hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura
di dalam Putusan perkara perceraian Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hukum Majelis
Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam menangani perkara Perceraian
Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp. serta mengetahui alasan hukum yang terdapat
di dalam putusan tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi
dokumen, dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor
0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp. jadi, salinan putusan Pengadilan Agama Martapura
inilah yang dijadikan bahan hukum dalam penelitian ini, yang kemudian dianalisis
secara deskriftif kualitatif berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan.
Berdasakan dari hasil telaah terhadap putusan ini diketahu bahwa
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada perkara
perceraian Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp. adalah perceraian tersebut putus
dengan alasan pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 yang mengarah pada
pertengkaran terus menerus. Menurut penulis dalam hukum Islam perkara tersebut
dapat disebut perkara syiqaq, yang mana dalam perkara syiqaq haruslah terpenuhi
ciri dan syaratnya sehingga perkara itu dapat dinyatakan sebagai perkara syiqaq.
Akan tetapi dari hasil analisis terhadap alasan perceraian yang diajukan penggugat
dalam permohonannya ciri dan syarat syiqaq tidak terpenuhi sehingga perkara
tersebut tidak dapat dikatakan perkara syiqaq.
Adapun dari telaah terhadap alasan yang diajukan dalam gugatan
Penggugat dalam Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Mtp. penulis
menyimpulkan bahwa pokok permasalahan yang diajukan Penggugat adalah
kekerasan seksual bukan pertengkaran terus menerus. Setelah menganalisis isi
gugatan perceraian yang diajukan penggugat, ternyata terdapat dua alasan hukum
yang sesuai dengan alasan yang ada di dalam gugatan yang diajukan penggugat,
yakni pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini
seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura mengarahkan perkara
tersebut kepada pasal 19 huruf (d) PP No 9 tahun 1975 karena lebih sesuai.