Prostitusi di Jawa pesisir meningkat sangat pesat, baik yang terang-terangan, ataupun yang dikemas dalam bentuk tempat hiburan malam, tempat
karaoke dan bahkan sebagian ibu rumah tangga menjalani profesi ganda sebagai
wanita panggilan. Kementerian sosial merilis data bahwa di Indonesia terdapat 40
ribu pekerja seks komesial di tahun 2018. Pemerintah berusaha mereduksi bisnis
prostitusi dengan instrumen hukum pidana, namun telah gagal. Bagaimana
pemidanaan tidak mampu menurunkan tindak pidana prostitusi di Jawa pesisir?.
Bagaimana peran budaya hukum dalam penegakan hukum pidana prostitusi pada
masyarakat Jawa pesisir?.
Penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum empiris (empirical legal
research). Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti data primer. Penelitian ini menyajikan data-data
yang diambil dari sumber penghasil utama para pekerja seks komersial di wilayah
Jawa pesisir. Peneliti mengambil data proses penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, proses persidangan dan putusan Pengadilan. Penelitian menggunakan
pendekatan etnografi, yang menjadi sumber data adalah tindakan para aktor sosial
meskipun tidak dinyatakan secara ekplisit dan bentuk verbal lengkap namun dapat
diakui dan dapat di kerjakan, hal ini di fokuskan untuk mendapatkan data budaya
hukum internal (internal legal culture) aparat penegak hukum dan budaya hukum
ekternal (external legal culture) masyarakat objek penelitian.
Penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi anomali penegakan hukum
prostitusi di Jawa pesisir. Aturan hukum prostitusi yang di tegakan di Jawa pesisir
tidak sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Budaya hukum internal dan
budaya hukum eksternal, tidak mampu mendukung penegakan supremasi hukum
di Jawa pesisir. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum yang hidup
dimasyarakat memiliki peran penting guna memberantas prostitusi di Jawa pesisir.