Hal yang cukup memprihatinkan dari tingginya angka perceraian di Negara
Republik Indonesia adalah seringkali terabaikannya hak-hak perempuan dan anak
pascaperceraian. Pihak perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan sangat
memerlukan perlindungan hukum dari negara, karena perempuan dan anak adalah
pihak yang paling sering menjadi korban dan merasakan dampak negatif dari sebuah
perceraian. Bahkan kenyataannya, perempuan dan anak seringkali berada dalam
posisi yang lemah dan tidak berdaya, sehingga tidak dapat memperjuangkan bahkan
memperoleh hak-hak mereka yang terabaikan akibat terjadinya perceraian. Padahal
Secara normatif, hukum Islam telah memberikan jaminan tentang adanya hak-hak
perempuan dan anak yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian. Di sisi lain,
secara yuridis hak-hak tersebut juga diakui oleh hukum negara dan mendapatkan
jaminan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Oleh karena itu, ketidakberdayaan pihak perempuan dan anak dalam
memperjuangkan hak-hak mereka akibat terjadinya perceraian harus menjadi
perhatian yang serius dalam penegakan hukum di negara kita. Perempuan dan anak
sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang selayaknya dari negara melalui
instrument dan penegakan hukum yang berkeadilan. Negara harus hadir untuk
melindungi keduanya agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, khususnya berkaitan
dengan hak-hak mereka pascaperceraian.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal
research), atau biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research).
Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini akan dijawab atau
dipecahkan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach).
Pada sisi lain, penelitian ini juga memerlukan pendekatan konseptual berdasarkan
hukum Islam, yaitu mengacu pada konsep dan ketentuan yang dirumuskan dalam
hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan
atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Adapun teknik
pengumpulan data (bahan hukum) dilakukan dengan menggunakan cara
dokumentasi. Kemudian Penulis akan mengkaji dan menganalisa segala ketentuan
hukum tentang pokok permasalahan menurut hukum Islam (secara normatif) serta
menurut peraturan perundang-undangan (secara yuridis), sehingga dapat ditarik suatu
kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang
bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga peradilan sebagai
institusi penegak hukum dan keadilan sangat diperlukan bahkan memainkan peran
yang sangat penting dan strategis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap
hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Peran lembaga peradilan melalui
putusan hakim yang berkeadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan
terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dengan terakomodirnya hak�hak tersebut dalam putusan hakim dan kemudahan dalam sistem pelaksanaannya
(eksekusinya). Lembaga Peradilan harus dapat menjadi benteng keadilan terakhir
bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam
memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan (tidak terpenuhi)
pascaperceraian. Selain itu, untuk menjamin hak-hak tersebut dilaksanakan,
diperlukan suatu sistem pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari segi waktu, tata cara, maupun
biaya.