Oktapia Sri Wahyuni. 2022. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Studi Kasus
Terminal Bus Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang. Skripsi,
Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah,
Pembimbing (I) Dr. H. Jalaluddin, S.H., M.H. Pembimbing (II) Dr. H.
Nuril Khasyi’in, Lc., MA.
Kata kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, dan Terminal.
Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya kasus penyimpangan yang
terjadi di Terminal Bus Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang, seperti
mabuk-mabukan, tindak asusila, dan lain sebagainya, hal ini bisa terjadi karena
terminal itu tidak beroperasi dengan baik dan tidak diawasi oleh pemerintah.
Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan dan kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2016 Tentang Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan pembangunan Terminal
Antar Kabupaten Antar Provinsi (AKAP) Wayang.
Penelitian iini imerupakan ipenelitian ihukum iempiris idengan ipendekatan
Deskriptif Kualitatif iyaitu idengan imengurai, imenjelaskan, idan imenggambarkan
isesuai idengan ipermasalahan iyang ierat idengan ipenelitian iini. iPeneliti idalam
imengumpulkan idata imenggunakan iteknik iwawancara dan dokumentasi. iSetelah
idata iterkumpul ikemudian idiolah imelalui iproses iediting, ideskripsi idan
imengumpulkannya ikedalam ibentuk imatrik. iKemudian idata itersebut idianalisis
imenggunakan ianalisis ikualitatif idengan imengarah ipada ilandasan iteori.
Hasil analisis menunjukan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dalam
penyelenggaraan pembangunan Terminal Antar Kabupaten Antar Provinsi
(AKAP) Wayang tidak efektif, pelaksanaan yang dijalankan secara seadanya,
tidak ada tindak lanjut dari kasus penyimpangan yang dilakukan para remaja di
terminal tersebut. Hal ini terbukti dengan kacaunya Terminal Antar Kabupaten
Antar Provinsi (AKAP) Wayang, masyarakat sekitar merasa tidak aman dan tidak
nyaman. Faktor kendala yang dihadapi pemerintah yang membuat pelaksanaan
peraturan menjadi tidak efektif adalah faktor hukum itu sendiri yang kurang tegas
dalam sanksi, aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas dan sarana bagi aparat,
budaya hukum dan masyarakat itu sendiri.